Pemprov DKI Jakarta anggarkan Rp1 triliun atasi banjir

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran mencapai Rp1 triliun untuk program penanggulangan banjir di Ibu Kota. Usulan itu tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) 2020.

“Anggaran sumber daya air itu Rp3,9 triliun. Dari dana Rp3,9 triliun itu, untuk pengendalian banjir dianggarkan sekitar Rp1 triliun,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).

Juaini menyebut, anggaran pengendalian banjir senilai Rp1 triliun itu akan dialokasikan untuk pembebasan lahan waduk, sungai, serta pengadaan alat berat. Selain itu, untuk pemeliharaan dan lainnya.

Adapun rinciannya, kata Juani, senilai Rp600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan yang bertujuan menormalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

"Anggaran sekarang kami Rp850 miliar pada 2019, yang sudah terserap Rp350 miliar, berarti kan masih ada Rp500 miliar lagi, tapi kan disetop sekarang," kata dia.

Juaini menyebut, pembebasan lahan pada 2020 diprioritaskan untuk melanjutkan rencana yang sempat tertunda tahun ini, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk  Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

Sementara, sisanya untuk membeli alat berat dan pembangunan serta pemeliharaan lainnya. Kemudian ada pembelian alat ekskavator, pembuatan waduk-waduk di masing-masing aliran, pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Meski menganggarkan triliunan untuk penanganan banjir, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memprioritaskan penanggulangan banjir di ibu kota. Anies dinilai lebih mementingkan revitalisasi trotoar.

Itu terlihat dari usulan alokasi anggaran penanggulangan banjir yang lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan trotoar yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Dalam KUA-PPAS itu, usulan anggaran penanggulan banjir oleh Dinas Sumber Daya Air hanya Rp1 triliun. Sedangkan revitalisasi trotoar di bawah Dinas Bina Marga mencapai Rp1,2 triliun.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida.

Ida khawatir, memasuki musim hujan ini Jakarta akan dilanda banjir. Karena itu, ia merasa heran dengan program Anies yang tidak konsentrasi pada penanganan banjir. Misalnya, dengan pengerukan waduk yang maksimal.

"Kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu memang segera diperbaiki. Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Harusnya kan gitu," katanya.

Lebih lanjut, Ida mengkritisi kebijakan revitalisasi trotoar yang justru malah menebang pohon dengan alasan sudah keropos. Padahal, saat ini Jakarta butuh penghijauan. “Alasan mereka (Dinas Bina Marga) itu sudah keropos dalamnya, ada indikasi tumbang. Padahal kalau kita melihat dari luar kan masih bagus, tapi argumentasi mereka dalamnya sudah keropos,” kata Ida.

Politikus PDIP ini khawatir dengan dibangunnya trotoar lebih lebar, maka tempat untuk serapan air saat hujan akan semakin sedikit. 

"Apakah Pak Gubernur menjamin bahwa setelah trotoar ini jadi tidak ada banjir? Jangan trotoarnya jadi, yang tadinya ada penyerapan air dengan pohon-pohon besar ini malah membuat airnya tidak bisa kemana-mana. Ini jangan sampai terjadi," ucap Ida.