Pendukung Prabowo-Sandi bakal lapor Mahkamah Internasional
Usai ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal lapor ke Mahkamah Internasional.
Usai ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal lapor ke Mahkamah Internasional. Setelah sidang di MK rampung, massa aksi membubarkan diri dan akan kembali berunjuk rasa di Komnas HAM.
Massa aksi mengawal sidang MK akhirnya membubarkan diri dari Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membubarkan diri pukul 17.00 WIB setelah mendapatkan perintah langsung dari mobil komando.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abdullah Hehamahua meminta massa aksi untuk pulang ke rumah masing-masing. Menurutnya, hal itu guna mengikuti aturan yang ada dan izin yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD).
"Saya harap kita bisa membubarkan diri dengan masih kondusif. Kita buktikan bahwa tujuan kita damai dan murni membela keadilan. Tolong juga bersihkan sampah-sampah yang ada," kata Abdullah dari atas mobil komando aksi, Kamis (27/6).
Kendati demikian, Abdullah mengimbau kepada massa agar tetap mengawal sidang putusan MK hingga selesai. Ia mengatakan, jika MK memutuskan sidang tidak sesuai dengan apa yang diserukan massa, Abdullah mengajak massa untuk melanjutkan perjuangan mereka kembali.
Dikatakannya, perjuangan masyarakat belum usai sebelum pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang. Jika hasil putusan sekarang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, Abdullah mengajak massa untuk mengawal.
"Kalau sampai Oktober kita belum sampai pada titik kesuksesan, saya minta kita perjuangkan wakil dari kita sendiri. Jika kita tidak percaya partai politik lagi, kita buat partai sendiri," tegasnya.
Bukan hanya itu, Abdulkah mengajak massa untuk ikut melaporkan kasus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat (28/6). Abdullah mengajak massa untuk berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, guna melangsungkan salat Jumat dan kemudian berangkat ke Komnas HAM.
Usia ke Komnas HAM, Abdullah juga mengajak massa untuk mengawal laporan kasus pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) ihwal kasus KPPS tersebut.
"Kita juga akan mendesak DPR, agar DPR juga memanggil KPU, Bawaslu, Polri atau instansi terkait yang mengawasi pemilu ini," tegas dia.
Lebih lanjut, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan kecurangan dan ketidakadilan yang masyarakat rasakan ke peradilan internasional. Ia mengharapkan peradilan internasional bisa melakukan investigasi ihwal kecurangan-kecurangan yang ada.
Sementara itu, usai massa meninggalkan Jalan Merdeka Barat, beberapa Pasukan Orange terlihat membersihkan area aksi.
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB
