sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengacara Benny Tjokro: Audit BPK terkait kasus Jiwasraya tak cermat

BPK disebut tidak memiliki perhitungan cermat serta tepat terhadap kerugian negara sebesar Rp16 triliun.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Sabtu, 13 Mar 2021 19:09 WIB
Pengacara Benny Tjokro: Audit BPK terkait kasus Jiwasraya tak cermat

Kuasa hukum Benny Tjokro yang merupakan terdakwa skandal Jiwasraya, Bob Hasan, menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki perhitungan cermat serta tepat terhadap kerugian negara sebesar Rp16 triliun lebih yang dialamatkan ke kliennya. 

Menurut Bob, BPK sebelumnya tidak pernah membeberkan pembuktian asal audit kerugian negara tersebut.

“BPK tidak punya kepastian perhitungan kerugian negara dari kasus Jiwasraya. Mereka (BPK) hanya menginformasikan kerugian negara sebesar Rp16 triliun lebih, tapi dari mana asalnya, tidak pernah transparan,” katanya, Jumat (12/3).

Bob menyebutkan, kesimpulan yang disampaikan BPK mengenai kerugian negara sebesar Rp 16 triliun tanpa pernah ada klasifikasi total jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan kliennya dan terdakwa lainnya, yakni Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat.

“Berapa yang dilakukan klien saya, Benny Tjokro? Berapa pula (yang diperbuat) Heru? Perhitungan Benny Tjokro itu merugikan negara Rp6 triliun dari kasus Jiwasraya setelah diajukan tuntutan, tidak ada perhitungan sebelumnya. Jadi ini tidak proporsional, itu yang harus dipikirkan para ahli hukum,” ujar Bob.

Berdasarkan temuan pelanggaran administratif hukum itulah, Bob menyatakan kliennya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta guna meminta majelis hakim membatalkan seluruh laporan BPK.

Dia menganggap hasil pemeriksaan BPK atas kerugian negara dari kasus Jiwasraya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan meminta hakim mencabutnya segera.

Dia melanjutkan, ada kejanggalan laporan audit kerugian negara dari perkara Jiwasraya yang dikerjakan BPK. Dia mengungkapkan telah sejak lama mengadukan hal tersebut kepada majelis kode etik BPK, namun, hingga saat ini tidak mendapatkan tanggapan dari pihak majelis kode etik BPK.

Sponsored

“Kenapa yang 123 emiten (pemegang saham) lainnya tidak diperiksa oleh BPK? Kenapa tidak dilakukan perhitungan kerugian negara sesuai peraturan berlaku yang tepat dan pasti? Emiten sisanya tidak dilakukan pemeriksaan ulang siapa pemiliknya. Benny hanya pemilik salah satu emiten. Klasifikasinya tidak jelas, siapa saja bisa pegang saham, lalu dimasukkan ke Jiwasraya. Namun persoalannya hanya dibagi dua ke Benny dan Heru,” ucapnya.

Sebagai informasi, Benny Tjokro telah dijatuhi vonis kurungan seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian negara dari permainan saham di perusahaan pelat merah Jiwasraya sebesar Rp 6 triliun.

Selain itu, Benny juga didenda membayar uang ganti rugi sebanyak Rp 6 triliun lebih. Selain Benny Tjokro, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menghukum lima terdakwa lainnya yang berasal dari jajaran Direksi Jiwasraya dan perseorangan swasta. 

Berita Lainnya