logo alinea.id logo alinea.id

Pengembalian uang dari Irwandi Yusuf tak dianggap laporan gratifikasi

Ini dikarenakan Irwandi Yusuf telah berstatus tersangka dan proses hukumnya telah berjalan.

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Kamis, 06 Sep 2018 15:28 WIB
Pengembalian uang dari Irwandi Yusuf tak dianggap laporan gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi pengembalian uang yang dilakukan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (IY). Tersangka dugaan suap pengurusan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) itu, sebelumnya mengaku telah mengembalikan uang Rp39 juta ke KPK melalui kuasa hukumnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan pengakuan tersebut. Namun KPK tak menganggap pengembalian uang tersebut sebagai pengembalian gratifikasi, meski uang tersebut tetap disita KPK.

"Laporan tersebut tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi, karena saat ini sedang berjalan proses penanganan perkara dimana IY adalah salah satu tersangka di sana,” kata Febri di Jakarta, Kamis (6/9).

Dia menjelaskan, Direktorat Gratifikasi KPK menerima laporan penerimaan uang tersebut dari kuasa hukum Irwandi pada 11 Juli 2018, atau delapan hari sejak KPK menangkap Irwandi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Aceh.

KPK menolak untuk menerima laporan gratifikasi tersebut, karena Irwandi melewati tenggat waktu pelaporan gratifikasi selama 30 hari kerja. Hal ini mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi.

KPK menyampaikan penolakan tersebut pada pihak Irwandi melalui surat tertanggal 14 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi.

KPK pun mengimbau seluruh pejabat agar melakukan pelaporan gratifikasi, dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi. KPK tak mau laporan gratifikasi baru dilakukan setelah proses hukum dimulai. 

"Hal ini penting karena salah satu yang dihargai dalam mekanisme pelaporan gratifikasi, adalah kesediaan dan kejujuran melaporkan penerimaan gratifikasi meskipun belum diketahui pihak lain, belum pernah dilakukan pemeriksaan, baik oleh pengawas internal atau pun penegak hukum,” kata Febri menjelaskan.

Sponsored

Irwandi Yusuf merupakan tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.‎ Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar sebagai fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. Jatah tersebut diminta Irwandi kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Selain Irwandi Yusuf, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lain, yaitu Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.