Perombakan kabinet bentuk kegagalan koalisi partai politik

The Indonesian Institute (TII) menilai reshuffle atau perombakan kabinet di pemerintahan adalah bentuk kegagalan koalisi partai politik (parpol) dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Hal ini sebagai respons spekulasi perombakan atas beredarnya pidato marah-marah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Manajer Riset dan Program TII, Arfianto Purbolaksono, resuffle tidak akan memberi perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, seharusnya parpol tidak hanya berperan pada saat pemilihan, akan tetapi juga pascapemilu.

"Partai seharusnya bekerja berkesinambungan. Bagi koalisi partai politik yang menguasai pemerintahan, seharusnya mereka dapat bekerja mengefektifkan pemerintahan," ujar Anto, panggilan Arfianto Purbolaksono, lewat pesan tertulis, Minggu (5/7).

Hal tersebut dapat dilakukan tidak hanya dengan memberikan dukungan kebijakan, namun juga mengkritisi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang ada. Anto berpandangan, parpol merupakan aktor sentral dalam mengimplementasikan janji-janji kampanye dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi jilid II ini.

Guna mengimplementasikan kebijakan tersebut, hendaknya parpol melakukan kontrol terhadap birokrasi, terutama terhadap wakilnya yang duduk di sana. Fungsi ini, terkait juga dengan peran parpol dalam pemerintahan.

"Peran partai lainnya adalah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu, seluruh partai koalisi harus bertanggung jawab atas ketidakefektifan kebijakan pemerintah yang terjadi dan mendorong kebijakan yang relevan dan kontekstual lewat proses kebijakan yang akuntabel dan transparan," tambah dia.

Jangan sampai di tengah masalah kebijakan, koalisi parpol malah ribut sendiri demi memperebutkan atau menambah kursi menteri. Anto menganjurkan, lebih baik membenahi permasalahan dan menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pemerintah.