sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politisi PSI minta Anies evaluasi tunjangan anggota TGUPP

Pemberian tunjangan secara penuh terhadap TGUPP dinilai sangat keliru.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 29 Mei 2020 18:44 WIB
 Politisi PSI minta Anies evaluasi tunjangan anggota TGUPP
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 78572
Dirawat 37226
Meninggal 3710
Sembuh 37636

Politikus dari Fraksi Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan evaluasi pemberian tunjangan penuh terhadap anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pemberian tunjangan secara penuh terhadap TGUPP dinilai sangat keliru. Pasalnya, mereka bukan merupakan petugas lapangan yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19.

"Lalu saya mendengar kabar THR TGUPP sebesar 100%. Jelas ini mengkhawatirkan karena TGUPP bukan petugas lapangan," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Willian Aditya, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).

William menyebut, masih banyak petugas lapangan yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan tunjangan secara penuh dibanding TGUPP.

"Di sisi lain petugas lapangan seperti lurah, Satpol PP, dan pekerja lain yang justru terancam dipotong TKD nya hingga 50%," ujarnya.

Willian menilai TGUPP hanya sebatas pekerja kontrak saja. Peran dan tugasnya pun tidak jelas. Terlebih DPRD tak dapat melakukan pengawasan kinerja secara langsung terhadap anggota TGUPP.

"TGUPP ini menurut saya, makhluk yang tidak jelas karena TGUPP bukan SKPD, bukan juga ASN di dalamnya. Kinerjanya pun tidak bisa diukur karena DPRD tidak bisa melakukan pengawasan langsung terhadap TGUPP," katanya.

Dia juga mengkritisi anggaran miliaran rupiah yang selama ini dialokasikan Pemprov DKI untuk TGUPP sangat tidak tepat. "Output kerjanya tidak jelas dan tidak bisa diukur," ujarnya.

Sponsored

"Namun banyak yang takut dengan TGUPP. TGUPP tampaknya sangat berkuasa sekali di lingkungan eksekutif. Yang jelas harus ada evaluasi total terhadap TGUPP ini," tutupnya.

Padahal anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 di ibu kota tidak sedikit. Bahkan, baik Pemprov DKI dan DPRD Jakarta, melakukan berbagai strategi realokasi untuk membantu menangani virus tersebut. Termasuk, yang dilakukan Pemprov DKI dengan memotong tunjangan ASN mencapai 50%.

"Anggaran DKI Jakarta yang semula Rp87 triliun menjadi Rp40 triliun saja. Turun setengahnya. Belanja dipotong-potong untuk penghematan yang luar biasa," katanya.  

"Banyak ASN yang saya tidak bisa sebut namanya mengatakan kepada saya kondisinya sangat sulit terutama mereka yang bertugas di lapangan melawan Covid-19," ujar dia.

Berita Lainnya