Rektor pertama UGM diusulkan jadi pahlawan nasional

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan usulan agar Prof. Sardjito ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Saat ini naskah akademik pengusulan tersebut tengah digodok, untuk kemudian diajukan ke pemerintah.

Sardjito adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM sekaligus Rektor Pertama UGM di periode 1946-1961. Kiprahnya sebagai akademisi tak terhenti di UGM. Pria yang lahir pada 1889 ini juga turut membidani kelahiran Universitas Islam Indonesia (UII), perguruan tinggi Islam pertama di Yogyakarta pada era revolusi.

Tak hanya itu, dedikasinya pada dunia kesehatan membuatnya menggagas pendirian RSUP Dr. Sardjito, berdasarkan SK MenKes RS Nomor 126/Ka/B.VII/74 tanggal 13 Juni 1974. Alumni STOVIA ini juga rutin menyuplai obat-obatan, makanan, vaksin bagi pasukan TNI yang bertempur mempertahankan kemerdekaan.

Berangkat dari perjuangan itulah, usulan penetapan gelar pahlawan pada Sardjito terus disuarakan. “Karena perjuangan dan pengorbanan Prof.Sardjito yang begitu besar, kami mengusulkan beliau memperoleh gelar pahlawan nasional,” kata Rektor UGM, Panut Mulyadi, dikutip dari Antara.

Puan sendiri mengamini apa yang dikatakan Panut. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan Sardjito patut diapresiasi dan diteruskan. Hal itu sejalan dengan pemikiran Bung Karno yang menyatakan agar orang Indonesia jangan sekali-kali melupakan sejarah.

"Jangan sampai kita menjadi bangsa yang melupakan sejarah dengan tidak mengenal pahlawannya yang sudah berjasa untuk bangsa," katanya.

Puan menyebut Sardjito sebagai akademisi, dokter, budayawan, aktivis kemanusiaan, dan pejuang kemerdekaan. Di bidang pendidikan dan kesehatan, sudah tampak kiprah nyatanya. Sementara di bidang lain, putri Megawati Soekarnoputri itu mencatat, Sardjito pernah menyelamatkan aset pendidikan dengan memindahkan Institut Pasteur ke Klaten, dengan mempertaruhkan nyawanya.

Sebagai budayawan, lanjutnya, Sardjito merupakan peneliti pahatan Candi Borobudur dan hasil penelitiannya disampaikan dalam kongres internasional di Manila pada 1953. Kongres itu berhasil membuka mata dunia tentang tingginya peradaban di Indonesia pada masa lalu. Puncaknya, pada 1991 Borobudur dinobatkan sebagai warisan dunia.

"Sardjito punya jiwa pengabdian yang tidak memikirkan untuk diri sendiri, melainkan untuk keilmuan, masyarakat, negara dan bangsa. Sifat keteladanan inilah yang perlu dicontoh oleh kita semua, generasi penerus bangsa," imbuh Puan.

Pemberian gelar pahlawan nasional selama ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan, khususnya pasal 26. Pasal ini mengatur tentang siapa yang berhak mendapat gelar ini, yakni orang yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, politik, atau bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

Saban tahunnya, pemerintah biasanya menetapkan gelar pahlawan berdasarkan usulan dari masyarakat atau instansi sosial. Namun semuanya melalui proses seleksi dokumen dan penyusuran saksi sejarah yang ketat. Tak semua bisa dengan mudah ditetapkan sebagai pahlawan. Seperti pada 2016, saat usulan pemberian gelar pahlawan pada Soeharto menguat.

Usulan yang masuk harus diteliti dan dikaji Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Jika dianggap memenuhi kriteria, TP2GD akan mengajukannya pada Menteri Sosial selaku Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk selanjutnya diadakan penelitian administrasi. Berikutnya Mensos akan menyerahkan usulan kepada Presiden. Pemberian gelar pahlawan umumnya dilakukan pada momentum Hari Pahlawan tanggal 10 November.