sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

RUU HIP, MUI dorong DPR libatkan masyarakat

Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikannya kepada DPR.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 18 Jun 2020 13:43 WIB
RUU HIP, MUI dorong DPR libatkan masyarakat
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 115056
Dirawat 37618
Meninggal 5388
Sembuh 72050

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi sikap pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mengembalikannya kepada DPR.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menilai, sikap tersebut tepat. Pasalnya, RUU HIP adalah RUU inisiatif DPR RI. Pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkannya.

"Kami mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikan RUU tersebut kepada DPR RI sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Dikatakan Zainut, sudah sepatutnya DPR membahas kembali RUU HIP secara lebih mendalam. Pembahasan yang berlangsung nantinya wajib melalui dilaog bersama pakar dan masyarakat selaku aspiran.

Menurut Wakil Menteri Agama ini, keterbukaan pembahasan baik untuk memberikan ruang koreksi dan masukan-masukan, sehingga substansi yang ada bisa sama-sama dipahami. Tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang berkembang sekarang.

"Sudah selayaknya setiap UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu, agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas. Dengan demikian, publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan," paparnya.

Pelibatan masyarakat dalam merancang RUU, bagi Zainut, merupakan esensi negara demokrasi. Oleh karena itu, DPR diharapkan melihat nilai-nilai tersebut.

Dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR, dirinya berharap, semua elemen masyarakat menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik. Lebih baik masyarakat mengonsentrasikan pikiran dan perhatian ke Parlemen untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif dan persuasif, agar ditemukan solusi demi kepentingan umat dan bangsa.

Sponsored

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sebelumnya menyebut, pemerintah menunda membahas RUU HIP. Juga meminta DPR, sebagai pengusul, untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. 

Pemerintah, jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, ingin lebih fokus dalam penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19).

Berita Lainnya