sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara

RUU KUHP atau RKUHP menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Soraya Novika
Soraya Novika Senin, 23 Sep 2019 22:45 WIB
RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara

Setelah mendapatkan banyak kritik, pada 20 September 2019 dalam jumpa pers di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo meminta pengesahan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP atau RKUHP) ditunda, dan pengesahannya tak dilakukan oleh DPR periode ini.

Alasannya, menurut Jokowi, masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Jokowi pun memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yassona Laoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada DPR.

Pro-kontra tentang pasal-pasal kontroversial memang menyeruak di masyarakat. Beberapa pasal yang menjadi sorotan, yakni menyangkut perkara hewan ternak, santet, penghinaan terhadap kepala negara, korupsi, menimbun kekayaan, gelandangan, alat kontrasepsi, aborsi, dan zina.

Terkait aborsi, di dalam Pasal 470 ayat 1 disebutkan, setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara di dalam Pasal 471 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perkara perzinaan juga tak kalah kontroversial. Setidaknya, ada tiga pasal yang membahas soal zina.

Pasal 417 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II (Rp10 juta).

Pasal 418 ayat 1 disebutkan, laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

Sponsored

Di dalam ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).

Pasal 419 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Di dalam ayat 2 disebutkan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri orang tua, atau anaknya. Dan, di ayat 3 disebutkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat juga diajukan kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya.

Ditunda bukan berarti tak disahkan

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9). /Antara Foto.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengakui, RUU KUHP yang ada bisa menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta Presiden Jokowi untuk tak gegabah. Yenti pun setuju, pengesahannya ditunda karena masih terdapat beberapa pasal yang harus dikaji ulang.

Menurut Yenti, RUU KUHP ini memunculkan banyak perdebatan karena posisinya sebagai induk dari segala jenis undang-undang hukum pidana.

"Sebagai induk UU hukum pidana, tentu pasalnya banyak sekali. Lebih dari 600 pasal. Untuk itu, harus cermat betul. Terutama untuk pasal-pasal yang dipermasalahkan," katanya saat dihubungi Alinea.id, Senin (23/9).

Yenti mengatakan, pimpinan negara perlu menimbang kembali antara RUU KUHP, kondisi masyarakat, dan dampak hukumnya. Meski begitu, Yenti menuturkan, RUU KUHP tetap harus disahkan agar negara punya KUHP baru yang lebih matang.

"Kita tentu butuh (KUHP) yang baru karena yang ada sekarang kan merupakan peninggalan kolonial Belanda," ucapnya.

Sementara itu, ditemui para wartawan, Menkum HAM Yasonna Laoly memilih tak banyak komentar mengenai hasil rapat konsultasi membahas RUU KUHP antara presiden dengan pimpinan DPR Komisi III di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

“Tidak bisa diputuskan di sana (rapat konsultasi). Jadi, harus dibawa ke paripurna DPR dulu. Besok ada pemahaman dan penyelesaiannya,” ujar Yasonna kepada para jurnalis di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Sebagai informasi, usai rapat konsultasi, presiden akhirnya menunda pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP. Sejatinya, DPR akan mengesahkan RUU KUHP pada rapat paripurna besok, Selasa (24/9). Namun, usai rapat konsultasi, DPR sepakat tak mengesahkan RUU KUHP besok.

“Sikap pemerintah sudah jelas sebenarnya, tapi bagaimana nasib RUU KUHP ini tentu kita bakal ambil waktu dulu untuk mensosialisasikannya. Hal ini yang harus saya sampaikan di paripurna besok,” kata Yasonna.

Sosialisasi yang dimaksud Yasonna, terkait kesalahpahaman di masyarakat terhadap pasal-pasal yang ada di dalam draf RUU KUHP.

"Mungkin karena ada saja penjelasan pasal yang dihilangkan, seperti soal kohabitasi, seolah-olah orang kumpul kebo langsung ditangkap. Padahal bukan seperti itu. Itu hanya delik aduan, hanya bisa dipidana kalau diadukan oleh orang terdekat saja, seperti orang tua dan anaknya," tuturnya.

Demikian pula dengan pasal soal aborsi yang ancaman hukumannya lebih lama ketimbang koruptor. Menurutnya, yang ditulis di dalam Pasal RUU KUHP, hanya mengikuti UU Kesehatan yang ada.

"Bahkan jika dibandingkan dengan UU Kesehatan yang ada, pidana sekarang lebih berat," ucapnya.

Hal yang sama berlaku pada ketentuan, siapa saja yang dibolehkan melakukan aborsi. Menurut Yasonna, tidak dipukul rata sebagaimana dikhawatirkan berbagai pihak.

"Yang diperkosa tentu boleh menggugurkan janinnya, begitu juga aborsi atas alasan medis dan mengancam jiwa sang ibu. Sama saja seperti yang sudah ada, yang salah itu apa yang disampaikan berbagai pihak selama itu tidak jelas, mengambil sepotong-potong," ujarnya.

Kriminalisasi kumpul kebo hingga aborsi

Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Muladi (kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9). /Antara Foto.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan, berdasarkan aduan masyarakat yang ditampung dan dikaji pihaknya, di dalam RUU KUHP terdapat pasal-pasal yang multitafsir.

"Salah satunya soal kodrat hewan, untuk itu kami menolak pengesahan RKUHP ini," ujar Asfinawati saat dihubungi, Senin (23/9).

Asfinawati pun menyoroti pasal terkait zina. Menurutnya, pasal-pasal perzinaan terkesan mengintervensi ranah pribadi.

"Negara terlalu jauh menggunakan hukum pidana untuk masuk pada hak konstitusional warga negara yang bersifat privat," katanya.

Tak hanya terlalu ikut campur dengan ranah privat, menurut dia, pasal-pasal terkait perzinaan rentan meningkatkan perkawinan anak, yang seharusnya dicegah negara.

Komitmen negara di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk menghilangkan semua praktik perkawinan anak, dengan meningkatkan median usia perkawinan menjadi rata-rata 21 tahun malah terkesan gagal.

"Seperti delik aduan berdasarkan pengaduan orang tua yang ada di pasal tersebut, justru dapat meningkatkan angka perkawinan anak. Di mana 89% perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kekhawatiran orang tua, baik karena faktor ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan di luar perkawinan," tuturnya.

Terkait perkawinan anak, pada 16 September 2019 DPR pun sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Di dalam peraturan baru yang disahkan, usia perkawinan minimal diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Selain itu, pasal-pasal yang mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dinilai Asfinawati kontraproduktif dengan usaha penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Menurut Asfinawati, transmisi HIV justru paling tinggi terjadi pada orang yang sudah menikah.

"Sedangkan dalam KUHP yang dikriminalisasi justru persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dengan alasan mencegah risiko transmisi penyakit tersebut. Padahal, ikatan perkawinan tidak dapat menjamin bahwa perilaku berisiko (penularan HIV) tidak dilakukan," ucapnya.

Asfinawati pun menyoroti Pasal 419 ayat 1, yang akan mempidana orang yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar pernikahan. Menurutnya, pasal ini mengkriminalisasi keputusan warga negara.

"Sebelumnya, aduan perilaku ini hanya boleh dilakukan oleh suami, istri, dan orang tua. Kini malah diperluas dengan diperbolehkannya kepala desa. Perluasan ini akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau overkriminalisasi," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu mengatakan, diskriminasi terhadap perempuan juga begitu kentara dalam Pasal 419.

Menurutnya, kriminalisasi dalam aturan hidup bersama sebagai suami-istri dalam RUU KUHP tersebut ialah dengan memperluas subjek pengadu, yang dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya.

Padahal menurutnya, dalam draf sebelumnya telah dikunci dengan delik aduan absolut, di mana pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, dan anak.

Sehingga, kata dia, perubahan KUHP itu akan membuat delik aduan menjadi delik biasa, dan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan adat ataupun perkawinan siri akan potensial menjadi sasaran utama penegakan pasal tersebut.

"Secara substansi, penggunaan istilah 'kepala desa atau dengan sebutan lainnya' adalah bentuk manipulasi hukum yang memberikan peluang masyarakat luas ataupun pihak ketiga terlibat dalam pemidanaan," katanya saat dihubungi, Senin (23/9).

Potensi diskriminasi lainnya, kata Azriana, terdapat di dalam pasal yang mengatur perkara aborsi.

"Misalnya Pasal 467. Pasal ini hanya menghukum perempuan, sementara laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana," ujar Azriana ketika dihubungi, Senin (23/9).

Asumsi yang tertulis di dalam pasal terkait aborsi, ungkap Azriana, terkesan hanya perempuan yang malu dan tak menginginkan kelahiran anak di luar pernikahan.

"Padahal laki-laki juga bisa jadi tidak menginginkan kelahiran anak dari perempuan yang dihamilinya itu," katanya.

Azriana pun berpendapat, pasal tersebut bertentangan dengan aturan yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengizinkan perempuan melakukan aborsi karena alasan medis. Di samping itu, ada pula Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengizinkan aborsi oleh korban perkosaan yang batas usia kehamilannya belum lebih dari enam minggu.

"Batasan usia kehamilan ini yang perlu diperbaiki karena bagi perempuan korban perkosaan yang hamil akibat perkosaan, waktu enam minggu pascaperkosaan bisa jadi masih dalam kondisi psikologis yang belum stabil, sehingga belum bisa mengambil keputusan dengan cukup kondusif untuk aborsi atau tidak. Apalagi jika perempuan korban perkosaan itu masih dalam usia anak," tuturnya.

Di samping Pasal 467, pasal lainnya yang disorot Azriana adalah Pasal 470 ayat 1 yang mempidana empat tahun penjara bagi perempuan hamil yang mengaborsi atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya; Pasal 251 tentang ancaman hukuman bagi nonpelaku aborsi, tetapi memberikan obat aborsi; dan Pasal 415 yang mengancam seseorang yang menunjukkan alat aborsi.

Menurut Azriana, selain tak sinkron dengan undang-undang yang telah ada, juga tak sejalan dengan komitmen SDGs untuk menurunkan angka kematian ibu akibat kehamilan.

“Justru kehamilan tidak diinginkan adalah penyumbang 70% angka kematian ibu,” kata dia.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Senin (23/9). /Antara Foto.

Potensi persekusi dan ketidakpastian hukum

Menanggapi pro-kontra RUU KUHP perkara perzinaan, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti menjelaskan, delik aduan justru akan meningkatkan angka perkawinan.

Menurutnya, yang lebih penting diatur di dalam RUU KUHP adalah pendidikan terkait kesehatan reproduksi kepada generasi muda.

"Bukan malah menakut-nakuti dengan ancaman pidana," tuturnya saat dihubungi, Senin (23/9).

Ratna khawatir, pasal terkait kumpul kebo dan zina malah berpotensi memperparah budaya main hakim sendiri. Potensi persekusi diyakini Ratna semakin besar bila disahkan.

Potensi ini juga berkaitan dengan pasal living law—yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat—yang hukumannya mengikuti adat atau hukum daerah, seperti pencambukan, intimidasi dan lain sebagainya.

"Ini berpotensi meningkatnya perda (peraturan daerah) diskriminatif yang bertentangan dengan HAM," katanya.

Living law, kata dia, jika disahkan akan mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah perda yang secara nyata mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, ada 421 perda diskriminatif menyasar terhadap perempuan. Sementara, ketika pembatalan perda, hanya bisa dilakukan lewat pergantian perda baru dengan berasaskan lex posterior derogat legi priori—asas penafsiran hukum yang menyatakan, hukum terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum sebelumnya (lex propri) atau dengan pembatalan melalui putusan Mahkaman Konstitusi (MK).

"Tentunya ini tidak efisien untuk masyarakat sipil dan untuk anggaran daerah, jika peraturan yang dibuat melanggar HAM dan memicu persekusi," tuturnya.

Ratna mengatakan, kewajiban adat yang diungkapkan dalam Pasal 598 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, tidak pernah terjabarkan. Padahal, pada pembahasan tanggal 28 Agustus 2019, ada wacana melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengkompilasi hukum adat di Indonesia.

"Padahal secara etika, suatu peraturan seharusnya dimulai dengan penelitan dan bukan sebaliknya. Adat di Indonesia tidak dapat disajikan hanya dengan 'sampling' dan mengerdilkan adat-adat lain yang menjadi konsensus turun-temurun masyarakat," katanya.

Ada sejumlah pasal yang pro-kontra dalam RUU KUHP, salah satunya tentang zina. Alinea.id/Oky Diaz.

Menurutnya, memasukkan pasal terkait living law ke dalam RUU KHUP tidak hanya sumir dengan interpretasi berganda, namun juga sebuah ambisi yang akan menghakimi masyarakat hanya karena mereka memiliki perbedaan.

Perkara aborsi, Ratna menuturkan, seharusnya posisi RUU KUHP lex generalis alias mengatur hal-hal umum saja. Akan tetapi, dalam ketentuan penutup di RUU KUHP draf 28 Agustus 2019 Pasal 626 ayat 1 huruf n, malah posisinya menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Dalam pasal tersebut, malah ikut mengatur pidana seperti soal aborsi. Harusnya kan secara komprehensif dan spesifik itu diatur dalam UU Kesehatan saja, sebagaimana aturan hukum yang kita sama-sama tahu,” kata Ratna.

Menurut Ratna, lex specialis derogat legi generali atau hukum yang bersifat khusus, seperti UU Kesehatan, bisa mengesampingkan hukum yang bersifat umum, seperti RUU KUHP.

Pasal 626 ayat 1 huruf n menyebutkan, Pasal 62 ayat 2 dan pasal 192 jo Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ratna mengatakan, Pasal 64 ayat 2 dan Pasal 192 jo Pasal 64 ayat 3 UU Kesehatan berisi tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh. Menurut dia, hukuman yang ditetapkan dalam RUU KUHP seharusnya tak lebih tinggi dari UU Kesehatan.

"Ada 'blur of norm' yang mana memicu ketidakpastian hukum," ucapnya.