Setelah empat tahun, BPK ganjar Pemprov DKI opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun anggaran 2017. Hasilnya, DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setelah empat tahun dihadiahi BPK opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Hadiah itu diberikan lantaran BPK menilai ada sejumlah persoalan penggunaan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI saat dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di antaranya, pada pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, lahan Cengkareng, serta pencatatan aset lainnya.

Saat itu pun hadiah WDP BPK berujung perseturuan langsung dengan Ahok. Bahkan Ahok berseloroh ketika itu, audit BPK dapat dipesan. Ia bersikukuh, nilai NJOP yang digunakan oleh BPK tidak benar, dan faktanya Pemprov DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras itu dengan prosedur yang benar, dengan NJOP yang ditentukan BPN pada 2014.

Namun berbeda masa kepemipinan Ahok dengan Anies Baswedan. Setelah resmi didapuk menjadi pemimpin Jakarta, Wagub DKI Sandiaga Uno bersama tim yang dinamakan Road to WTP rajin menggenjot perbaikan di sejumlah sektor yang menjadi sorotan BPK. Salah satunya mengenai pencatatan aset.

"Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah, kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan Karta Inventaris Barang (KIB) agar lebih informatif, menelusuri dan mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset," ujar Anggota V BPK Isma Yatun di paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5).

Isma juga menjelaskan, itikad baik telah dilakukan Pemprov DKI dengan sinergi bersama BPK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam beberapa tahun terakhir. DKI secara berkelanjutan juga telah memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya termasuk pengelolaan barang milik daerahnya atau aset tetap.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh DKI Jakarta, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017," ungkap Isma, disambut riuh tepuk tangan anggota dewan dan jajaran pejabat Pemprov DKI yang hadir dalam paripurna.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur atas penyematan opini WTP tersebut.

"Ini rasanya berkah Ramadan, karena terakhir kita dapat opini WTP tahun 2012, sesudah itu tidak pernah," ujar Anies setelah menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, raihan WTP menjadi buah dari kerja keras yang dilakukan jajaran Pemprov DKI. Terutama tim Road to WTP pimpinan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno yang telah melakukan terobosan-terobosan serta evaluasi tiap sore.

"Semua action plan, pertemuan dengan BPK rutin dan mereka bekerja siang malam dalam artian sesungguhnya," terang Anies.

Ketua DPRD ucapkan terima kasih ke Ahok

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan terima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

Menurutnya, anugerah WTP tidak mungkin berhasil diraih DKI bila pembenahan di berbagai macam sektor tak pernah dilakukan, sejak kepemimpinan Jokowi hingga Djarot.

"Karena memang ini tidak instan, tapi merupakan rangkaian proses panjang yang sudah dirintis dari Pak Jokowi, Ahok dan Djarot," ungkapnya kepada Alinea.

Pras, sapaan karibnya mengatakan, banyak pencapaian dari pemerintah sebelumnya yang sudah dirasakan dampaknya saat ini. Misalnya, sistem e-budgeting, e-planing dan e-musrenbang. Juga, pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta dilakukan setiap hari, seperti yang terjadi di bank-bank. 

"Dengan semua upaya ini, maka anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah. Karena itu WTP menjadi kewajaran," katanya.

Dia pun berharap, Gubernur Anies Baswedan mempertahankan sistem yang susah payah dibangun dalam empat tahun terakhir. Yang sudah baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Sementara yang jelek harus dievaluasi. 

"Empat tahun memperbaiki sistem bukan hal yang gampang, jadi harus dipertahankan," tandas Pras.