Stafsus Milenial Jokowi Belva siap mundur

Adamas Belva Delvara menyatakan siap mundur dari jabatan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi jika memang terjadi konflik kepentingan antara Ruang Guru, perusahaan yang dipimpinnya, dengan program Kartu Prakerja.

Disorot publik, Stafsus Milenial Jokowi ini mengaku sedang melakukan konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan. 

"Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun,"  kata Belva dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).

Hal itu dilakukannya demi menghindari persepsi atau sumsi publik sehingga dirinya menyatakan siap dan sudah menawarkan untuk mundur.

"Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusi," ujarnya lewat utas di akun Twitter-nya itu.

Belva menegaskan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan apapun di program Prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya.

"Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO)," ungkapnya.

Membuktikan hal itu, dia lantas mempersilakan publik mengecek semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO.

 "Saya tidak pernah hadir," katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa kebijakan Prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019.

"Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019. Kebijakan program Prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus," katanya.

Belva bukan satu-satunya Stafsus Milenial Jokowi yang mendapat sorotan publik. Sebelumnya, Andi Taufan Garuda Putra mengalami hal serupa.

Andi sempat menerbitkan surat dengan Kop Sekretariat Kabinet (Setkab) guna meminta seluruh camat di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Relawan Desa Lawan Covid-19, yang berasal dari perusahaan yang ia miliki, yakni PT Amartha Mikro Fintek.

Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), perusahaan dimana Andi Taufan merupakan pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini. 

Atas kejadian ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengkritik Andi.

Menurut Hinca, apa yang dilakukan oleh Andi termasuk contoh conflict of interest atau konflik kepentingan. Dia sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Andi, mengingat ia merupakan stafsus milenial presiden, sekaligus seorang anak muda dengan segudang prestasi.

"Saya tidak tahu apakah ini hal lumrah terjadi di istana? Saya melihat tak patut secara hukum administratif menggunakan Kop Surat Setkab dan menandatangi surat itu sendiri untuk kepentingan perusahaannya sendiri," kata Anggota Komisi III DPR ini via keterangan tertulisnya, Selasa (14/4).