Tekan kasus stunting, BKKBN gandeng Iluni UI
Iluni UI memiliki sekitar 400.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng alumni Universitas Indonesia (UI) untuk mewujudkan mempercepat penurunan kerdil (stunting) dan mengejar target prevalensi 14% pada 2024.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah sasaran dalam penanganan stunting, dari remaja, calon pengantin (catin), pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan, hingga baduta. Untuk mewujudkannya, BKKBN membuat program baru, seperti aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
"Iluni (Ikatan Alumni) UI, yang tersebar di seluruh daerah, ini bisa membantu lewat BAAS. Rp450.000 per bulan cukup atau sehari 1 telur saja kepada anak berisiko stunting itu bisa sangat membantu," katanya dalam keterangannya, Sabtu (7/1). "Anak setelah 2 tahun itu tidak bisa lagi terbentuk otaknya secara baik karena tulang kepalanya sudah menutup."
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Iluni UI, Didit Ratam, menyatakan, pihaknya siap mendukung program percepatan penurunan stunting. Apalagi, UI memiliki lebih dari 400.000 alumni dan tersebar di berbagai daerah.
Iluni UI diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi unggul menjelang bonus demografi melalui Collaborative Action Center Iluni UI melalui pendekatan multisektor dan multipihak.
"Iluni UI sudah ada kerja sama dengan BKKBN Kepri (Kepulauan Riau). Sudah jalan bersama-sama mulai dari tambahan makan, kegiatan ekonomi, Bapak Asuh. Jadi, sebetulnya itu buat kami template yang bagus yang bisa kita tularkan," tuturnya.
Untuk ke depannya, Didit melanjutkan, Iluni UI akan meminta arahan Kepala BKKBN tentang apa saja yang harus dilakukan agar dapat membantu pemerintah dalam menekan kasus stunting.
"Kita sudah jalan ke tiga lokus stunting, yaitu Jawa Barat dan Banten serta beberapa daerah di DKI Jakarta," ucapnya.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mendesak, revisi garis kemiskinan demi menyentuh si miskin yang tersembunyi
Selasa, 06 Jun 2023 17:18 WIB
Ironi bisnis atribut kampanye: Sepi saat kandidat dan parpol berjibun
Minggu, 04 Jun 2023 06:11 WIB