Tangani KKB, TNI rotasi personel hingga tinggkatkan status operasi di Papua
Kendati demikian, Panglima TNI tidak menambah personel yang bertugas di Papua, termasuk alutsista yang dikerahkan.

TNI mengevaluasi penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, yang salah satunya adalah merotasi pasukan di "Bumi Cenderawasih". Hal ini imbas penembakan terhadap satuan tugas (satags) operasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens, oleh KKB.
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengatakan, pasukan yang akan dirotasi adalah kesatuan dari Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna yang pernah terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua, pada Jumat (15/4). Mereka bakal ditugaskan di tempat baru.
"Tentunya ini akan kita tarik. Kita rotasi pasukan yang baru," katanya di Timika, Papua, pada Selasa (18/4).
Yudo menyampaikan, rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan di wilayah lain di Indonesia. Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar, hingga Surabaya, misalnya.
Dirinya melanjutkan, TNI meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB. Ini seperti yang diterapkan di Natuna,
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana, ada operasi siaga tempur laut. Nah, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan," tuturnya.
Kendati demikian, jumlah pasukan yang ditugaskan di Papua tak ditambah. Pun demikian dengan alat utama sistem senjata (alutsista).
Sarana prasarana yang dikerahkan juga hanya difungsikan sebagai alat angkut. "Selama ini alutsista hanya untuk mengangkut dan evakuasi,” ucapnya.
Sejumlah personel TNI diserang KKB saat bergerak mendekati lokasi yang diduga menjadi tempat pilot Philip Mark Marthens disandera. Akibat serangan ini, seorang prajurit, Pratu Miftahul Arifin gugur, dan empat anggota lainnya terluka.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ketika relawan capres saling beralih dukungan
Selasa, 26 Sep 2023 06:36 WIB
Modal kearifan lokal BPR di tengah arus digitalisasi
Senin, 25 Sep 2023 20:17 WIB