sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wapres minta pemutakhiran data pada 5 kabupaten prioritas Jatim

Pemerintah telah berkomitmen membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran.

Clarissa Ethania
Clarissa Ethania Kamis, 30 Sep 2021 14:18 WIB
Wapres minta pemutakhiran data pada 5 kabupaten prioritas Jatim

Dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021 yang tinggal tersisa tiga bulan, pemerintah telah berkomitmen membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran.

Untuk Provinsi Jawa Timur, tambahan alokasi dana penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan hingga akhir 2021 kepada lima kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan.

Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9) Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin meminta Gubernur Jawa Timur dan para bupati dari kelima kabupaten prioritas tersebut untuk memastikan data dan informasi kelompok penerimaan manfaat (KPM) di tiap-tiap kabupaten yang akan menerima bantuan sosial tunai tersebut. Tentunya hal ini dilakukan agar dapat menjangkau prioritas yang tepat dan dapat dilakukan dengan segera.

Dalam kesempatan yang sama pula, Wapres meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjelaskan rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan keempat 2021 ini.

Sponsored

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga minta kepada para bupati dari lima kabupaten prioritas 2021 untuk dapat menyampaikan usulan yang sifatnya konstruktif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing, sebagai masukan bagi pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022 hingga 2024 mendatang, yang dapat difokuskan pada usulan untuk memperbaiki konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah, termasuk jika ada program unggulan daerah di Provinsi Jawa Timur yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem,” pinta Ma’ruf, seperti dilansir dari wapresri.go.id.

Berita Lainnya
×
tekid