KLB PSSI, MAKI: Jangan pilih koruptor dan orang bermasalah
Ada lima calon PSSI-1 dalam KLB pada 16 Februari 2023.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta para pemilih ketua umum (ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak memilih kandidat bermasalah dan tersandung kasus korupsi. Ada lima calon yang siap bersaing sebagai ketum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 16 Februari 2023.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, berpendapat, PSSI membutuhkan figur yang bersih dan berintegritas. "Jangan pilih koruptor dan orang bermasalah dengan korupsi," katanya kepada wartawan, Minggu (29/1).
Menurut Boyamin, calon ketum yang pernah tersandung korupsi hanya akan maju untuk dirinya, bukan demi kemajuan PSSI. Katanya, sosok tersebut maju dengan cara menjilat dan sebagainya.
Padahal, sambungnya, masih banyak figur yang berprestasi, tetapi dikalahkan karena kedekatan. Karenanya, Boyamin meminta pemilik suara berhati-hati dalam memberikan suaranya.
"Masyarakat sudah cerdas, masih banyak orang baik di negeri ini," ujarnya.
Satu dari lima calon ketum PSSI yang pernah terjerat korupsi adalah Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Kejaksaan pernah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) 2011-2014 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
LaNyalla lantas mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut ke pengadilan. Permohonannya dikabulkan.
Pada 30 Mei 2016, LaNyalla kembali berstatus tersangka. Kali ini, kasusnya sempat bergulir hingga ke pengadilan bahkan dituntut 6 tahun penjara. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutusnya bebas, 27 Desember 2016.
Jaksa penuntut umum (JPU) kemudian mengajukan banding hingga kasasi. Mahkamah Agung (MA) pun menolak permohonan jaksa.
Di sisi lain, LaNyalla pernah menahkodai PSSI. Sayangnya, federasi sempat disanksi FIFA berupa pembekuan atas aktivitas sepak bola di Tanah Air lantaran berkonflik dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kala itu, Imam Nahrawi.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Selasa, 28 Mar 2023 17:30 WIB
Kejahatan anak era kiwari: Dari pencurian hingga penganiayaan
Senin, 27 Mar 2023 06:38 WIB