51 lembaga pengawas pemilu terakreditasi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI  Mochamad Afiffudin memaparkan sebanyak 51 lembaga pemantau pemilu telah mendapatkan akreditasi dari Bawaslu. Jumlah lembaga pemantau pemilu pada periode kali ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu 2014.

"Lembaga pemantau yang hanya 14 di Pemilu 2014. Sementara sekarang lembaga yang mau melibatkan diri dalam pemantau sudah 51," ujar Afif, sapaan akrab Afiffudin kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Afif mengungkapkan dari 51 lembaga tersebut, 2 di antaranya merupakan lembaga pemantau dari luar negeri. Saat ini, Bawaslu masih mengkaji 10 lembaga pemantau yang mengajukan sertifikasi sebagai pemantau pemilu.

Dijelaskan Afif, mayoritas lembaga pemantau pemilu bakal beroperasi di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Jakarta. Masing-masing TPS bakal didatangi dua hingga tiga lembaga. Afif berharap keberadaan puluhan lembaga pemantau mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas dan terpercaya.

"Sebagian besar memang di Jakarta. Jadi, itu lebih seperti tamu, visit. Bukan observe dalam arti pemantau, sebagian itu seperti wisata pemilu, melihat situasi TPS," ucapnya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat ada sekitar 120 lembaga yang terdaftar sebagai pemantau pemilu. Lembaga pemantau pemilu asing pun turut mendaftarkan diri untuk memantau pemilu. "Akreditasinya itu diberikan oleh Bawaslu nanti," ujar Ketua KPU Arief Budiman. 

Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas menilai pengawasan pemilu di Indonesia sudah cukup kuat. Menurut dia, tak banyak negara yang lembaga pemantau pemilunya mengawasi hingga ke jenjang TPS. "Jadi aktivitas teman-teman kepemiluan ini memang diakui dunia internasional," tuturnya.

Sebelumnya, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung menyerukan agar lembaga-lembaga pemantau asing berbondong-bondong mengawasi pemilu di Indonesia. Menurut Rocky, pemilu kali ini rawan kecurangan masif.