Caleg Gerindra laporkan jual beli surat suara di Malaysia

Calon legislatif Partai Gerindra Basri Kinas Mappaseng melaporkan temuannya soal jual beli suara di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Jual beli suara disebut banyak terjadi untuk pemilihan legislatif (pileg) Dapil 2 DKI Jakarta.  

"Saya melaporkan data begitu banyak penawaran jual beli suara utamanya di Malaysia. Saya tidak ingin jual beli suara ini terus terjadi, utamanya di Dapil 2 DKI Jakarta," kata Basri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/4). 

Basri membawa beberapa alat bukti laporan berupa screenshoot pesan melalui Whatsapp dan rekaman pembicaraan di telepon oleh perantara. Basri menyebut, harga yang ditawarkan mulai 15 Ringgit - 25 Ringgit Malaysia per suara. 

"Macam-macam (harga penawarannya) mulai 15 Ringgit, ada 25 Ringgit. Tergantung basis massanya," katanya.

Basri mengatakan apabila praktik jual beli suara ini dibiarkan akan berbahaya. Apalagi, sebanyak 2 juta pemilih di luar negeri separuhnya atau sebesar 1 juta berasal dari Malaysia. 

Tidak hanya untuk suara caleg, Basri menyebut jual beli suara juga terjadi untuk pemilihan presiden. Surat suara yang dijual untuk caleg atau pilpres bisa mencapai Rp20.000- Rp50.000 per suara. 

Nah, praktik jual beli surat suara ini terjadi di wilayah perkebunan Malaysia. Basri juga menyoroti perekrutan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia yang tidak transparan. 

Pasalnya, petugas PPLN sebagian besar berasal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Ia mencontohkan, Ketua PPLN di Kuala Lumpur berasal dari Atase Budaya Sosial KBRI.

"Ketua PPLN di Johor, Kinibalu yang awalnya dosen atau mahasiswa strata tiga atau strata dua malah diganti," terang Basri. 

Kejanggalan lain adalah soal daftar pemilih di Kuala Lumpur yang bertambah dibandingkan Pemilu 2014 lalu. Apabila jumlah pemilih pada tahun 2014 sebanyak 400.000 daftar pemilih, sekarang menjadi 600.000. 

Basri mempertanyakan jumlah DPT yang melonjak, sementara katanya banyak WNI justru pulang ke Tanah Air. Ia pun berharap, Bawaslu bisa menindaklanjuti temuannya itu. Sebab jual beli suara disebutnya telah terorganisir.