Charta Politika prediksi Jokowi-Ma'ruf menangi pilpres dengan 60% suara

Gap elektabilitas antara pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menyempit tipis. Di papan survei Charta Politika, selisih elektabilitas antara kedua paslon sebesar 18,2%. 

"Hasil survei Charta Politika menunjukkan apabila pemilu dilakukan hari ini, maka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,6%, Prabowo-Sandi 35,4% dan yang belum menentukan pilihan 11%," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (25/3). 

Survei digelar pada periode 1-9 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden dari 34 provinsi. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan batas galat 2,9%. 

Dalam surveinya, Charta Politika juga menggunakan model ekstrapolasi atau memprediksi hasil akhir dengan tidak menyertakan suara pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Dari hasil ekstrapolasi itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf diprediksi memenangi Pilpres 2019 dengan raupan suara sekitar 60%. 

"Jadi kalau kita bagi secara adil angka undecided voters sebesar 11,0% itu dengan metode ekstrapolasi, hasilnya Jokowi (meraup) 60,2% (suara) dan Prabowo-Sandi 39,8%," katanya.

Lebih jauh, Yunarto mengatakan tren elektabilitas kedua pasangan calon dalam empat kali survei cenderung stagnan. Menurut dia, stagnansi terjadi karena kandidat yang bertarung di Pilpres 2019 masih serupa dengan Pilpres 2014, yaitu Jokowi dan Prabowo.

"Kalau saya berspekulasi sedikit, menurut saya, pertama ini (karena) pertarungan dua kali dari dua orng yang sama. Fanatismenya sudah  sangat tinggi," katanya.

Jika dibandingkan survei serupa yang digelar pada Desember lalu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun tipis sebesar 0,4%. Di lain sisi, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi naik sebesar 1,3%. "Masa kampanye yang terlalu lama cenderung membuat orang jadi jenuh sehingga elektabilitas tak bergerak," katanya.