sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ma'ruf Amin minta MUI tak dipolitisasi

Ma'ruf Amin mengkritik langkah MUI DKI Jakarta mengambil peran sebagai paniita Munajat 212.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Jumat, 22 Feb 2019 16:29 WIB
Ma'ruf Amin minta MUI tak dipolitisasi

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengkritik langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengambil peran sebagai penyelenggara acara Munajat 212 di Silang Monas, Jakarta, Kamis (21/2). Pasalnya, acara tersebut kental dengan nuansa politik.

"MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik. Itu menyimpang dari kesepakatan," kata Ma'ruf kepada wartawan di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (22/2). 

Ma'ruf tidak mempermasalahkan acara selawat dan zikir bersama digelar para alumni aksi 212. Namun, Ma'ruf menolak upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. 

"Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya. MUI biar independen, tidak boleh digunakan. Itu sudah menjadi kesepakatan," kata dia.

Sejumlah tokoh politik hadir dalam Munajat 212. Salah satunya ialah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalam acara tersebut, Zulkifli terekam berorasi dan menggiring massa untuk meneriakkan 02 yang identik dengan nomor urut pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. 

Dalam orasinya, Zulkifli terekam mengulang pernyataan tendensius. "Pemilihan menentukan nasib kita, nasib Indonesia. Persatuan nomor 1, soal presiden?" ujar Zulkifli di hadapan massa hingga tiga kali. 

Massa Munajat 212 pun langsung koor. "Nomor 2!" teriak mereka secara serempak. 

Ma'ruf menegaskan, munajat dan silaturahim antara alumni 212 tak perlu dipersoalkan. Tapi, ia menolak massa 212 berpolitik praktis. Menurut dia, tak ada lagi yang perlu dibela massa 212. 

Sponsored

"Yang membuat fatwa saya. Yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya, tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahim tidak ada masalah. Yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik," tegasnya. (Ant)

Berita Lainnya
×
tekid