sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Partisipasi tinggi, Puan: Warga percaya proses demokrasi

Penyelenggara mengklaim, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi mencapai 75,83%.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 15 Des 2020 18:39 WIB
Partisipasi tinggi, Puan: Warga percaya proses demokrasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Ketua DPR, Puan Maharani, menilai, tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 membuktikan masyarakat percaya terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Angka partisipasi ini lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada-pilkada di era normal. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Berdasarkan catatan penyelenggara pemilihan, partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020, yang digelar di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mencapai 75,83%. Angka tersebut, dinilai Puan, lebih tinggi dibanding pelaksanaan kontestasi serupa di era normal atau tidak ada pandemi.

Kendati demikian, Puan merasa, tingginya tingkat kepercayaan ini perlu disambut para calon terpilih untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan yang baik, khususnya tentang penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Selain itu, para calon turut diminta merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sesuai harapan masyarakat yang membuat mereka tetap antusias datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih meski di era pandemi.

"Program-program nyata dari para calon yang terpilih sangat diharapkan warga, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya," ucap Puan. 

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, masyarakat di daerah memerlukan sosok pemimpin yang dapat mengambil kebijakan penting dan mempercepat kerja pemerintah daerah dalam membantu warga.

Di samping itu, Puan meminta pemerintah dan penyelenggara pemilihan untuk mengevaluasi protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Sponsored

"Lakukan tes, tracing, dan treatment bila ada pemilih maupun penyelenggara yang terinfeksi virus corona selama pelaksanaan pilkada serentak untuk mencegah adanya klaster pilkada," tandasnya.

Berita Lainnya