logo alinea.id logo alinea.id

Polri: Pencoblosan di Papua dan Sulteng ada yang tertunda

Pemungutan suara di dua wilayah tersebut, tertunda karena adanya kendala logistik.

Ayu mumpuni Armidis
Ayu mumpuni | Armidis Rabu, 17 Apr 2019 13:24 WIB
Polri: Pencoblosan di Papua dan Sulteng ada yang tertunda

Polri mengungkapkan adanya dua peristiwa menonjol di hari pencoblosan. Dua peristiwa tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara di Papua dan Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan pemungutan suara di dua wilayah tersebut, tertunda karena adanya kendala logistik.

“Yang menonjol ada di Sulteng dan Papua saja. Ada beberapa kendala keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Manggai Sulawesi Tengah dan Papua,” ujar Dedi di Humas Mabes Polri, Rabu (17/4).

Keterlambatan tersebut terjadi akibat petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat yang terlambat menyelesaikan pelipatan surat suara. Kendati demikian, pemungutan suara tetap diusahakan dapat berlangsung hari ini.

“Hari ini tetap diupayakan berlangsung,” tuturnya.

Selain dua daerah tersebut, seluruh penyelenggaraan pemungutan suara dapat berjalan dengan aman dan tertib. Tidak ada kejadian menonjol di wilayah yang masuk dalam zona rawan.

Meski demikian, Polri terus mengantisipasi kondisi di seluruh wilayah menjelang pengumuman hasil hitung cepat. Pasalnya, hal tersebut mungkin saja menimbulkan suatu respons dari pihak yang dinyatakan kalah.

Sementara itu, keterlambatan distribusi logistik pemilu untuk enam kecamatan di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah direspons cepat.

Sponsored

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah Ruslan Husen mengatakan, Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi untuk mencari solusi terkait keterlambatan distribusi logistik pemilu di enam kecamatan di Kabupaten Banggai.

"Kami melakukan koordinasi dengan KPU untuk mengkaji aspek hukum yang bisa dipakai untuk menyelesaikan keterlambatan logistik di Banggai," kata Ruslan kepada wartawan di kantor Bawaslu Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (17/4).

Salah satu opsi yang akan diambil adalah pemungutan suara ulang dan penghitungan suara susulan. Opsi tersebut yang paling memungkinkan untuk diambil KPU.

Untuk memastikan itu, Bawaslu akan melihat indikator-indikator yang paling memungkinkan diizinkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Kami akan lihat apakah tahapan pemilu terkendala, apakah TPS sudah siap atau belum dan KPPS-nya sudah disumpah atau belum, sehingga akan dilakukan pemilu susulan atau bagaimana," kata dia.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah lainnya, Sutarmin D Ahmad menjelaskan, distribusi logistik sedang diupayakan agar pemilihan tetap bisa dilaksanakan. Bawaslu bersama Kapolda dan pemerintah Sulawesi Tengah terus berupaya menyelesaikan masalah keterlambatan tersebut.

"Dua kecamatan, Toili Barat, Batoi Selatan didistribusikan menggunakan helikopter," kata Sutarmin di tempat yang sama.

Sutarmin memaparkan, terdapat beberapa kecamatan yang mengalami keterlambatan distribusi logistik pemilu. Diantaranya, Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Utara, Batui, Batui Selatan, Moilong, termasuk Toili Barat.

Dua kabupaten yang didistribusikan menggunakan helikopter lantaran medan dan jarak tempuh yang sangat jauh. Dua kecamatan tersebut berjarak sekitar 100 kilometer dari pusat kota Kabupaten Banggai.

Sementara untuk empat kabupaten lainnya, dipastikan dapat didistribusikan menggunakan jalur darat. Sebab, keempat kecamatan itu masih di dekat Ibu Kota kabupaten Banggai.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menunda mencoblos karena logistik pemilu telat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Dari pantauan di lapangan, dia datang bersama istri sekitar pukul 10.00 WIT, namun ternyata surat suara, kotak suara, tinta dan lain sebagainya hingga 10.51 WIT belum juga ada.

"Ini hampir semua TPS di Distrik Jayapura Selatan belum ada logistiknya, belum tahu juga distrik lainnya," kata Lukas di Jayapura, Rabu.

Ia kecewa, karena keterlambatan logistik ini dapat membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Senada dengan Enembe, Ketua KPPS TPS 043 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan Matias Wiran mengatakan dengan keterlambatan logistik tentunya akan memengaruhi waktu pencoblosan.

"Jika pencoblosan dimulai pukul 13.00 WIT tentunya berpengaruh, kami akan membuka waktu pencoblosan sekitar 2-3 jam kemudian ditutup karna waktu sudah pukul 15.00 WIT," katanya.

Dia menjelaskan banyak warga sudah datang sejak pagi, namun karena menunggu lama, akhirnya banyak yang pulang kembali.

Termasuk Enembe dan istri yang akhirnya memilih untuk melanjutkan berkeliling Kota Jayapura untuk memantau pelaksanaan pemilu sambil menunggu informasi jika logistik sudah tiba di TPS 043 Kelurahan Argapura. (Ant)