Wacana legalisasi kasino untuk mendongkrak pendapatan negara terus bergulir. Wacana itu bahkan jadi topik utama dalam salah satu diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di salah satu restoran di Jakarta, akhir pekan lalu.
Hadir sebagai pembicara anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, dan pengamat ekonomi Benny Batara Hutabarat atau yang akrab disapa Bennix.
Dalam diskusi itu, Bennix berpendapat legalisasi kasino bisa jadi solusi untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak di tengah lesunya perekonomian. Ia memperkirakan negara bisa ribuan triliun rupiah jika melegalkan kasino beroperasi di Indonesia.
"Kalau ini diselenggarakan oleh negara atau ada kepala daerah yang punya nyali untuk bikin, minimal bisa dapat Rp200 triliun setahun lho," kata Bennix.
Serupa, Hikmahanto berpendapat Indonesia perlu berkompromi dalam legalisasi kasino. Bisnis itu bisa dijalankan asal dilokalisasi dan dipayungi regulasi yang ketat.
"Lokalisi supaya tidak menyebar ke mana-mana. Tetapi, kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat," ucap Hikmahanto.
Wacana legalisasi kasino sempat mengemuka dalam rapat Komisi IX bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, awal Mei lalu. Dalam rapat itu, anggota Komisi XI Galih Kartasasmita meminta pemerintah berpikir out of the box untuk menggenjot pendapatan.
Sebagai salah satu solusi, Galih mengusulkan legalisasi kasino, membebek Uni Emirat Arab yang meraup sumber penerimaan negara dari luar sektor minyak dan gas bumi. Singapura bahkan sudah lama meraup cuan hingga ratusan triliun dari bisnis itu.
Di Asia, legalisasi kasino juga sudah dijalankan Thailand pada awal 2025. Salah satu penggagasnya ialah mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang kini jadi anggota Dewan Penasihat BPI Danantara.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asep Suryana menduga ada yang mensponsori wacana legalisasi kasino. Wacana itu terus digulirkan demi "cek ombak" persepsi publik. Itu juga jadi indikasi pemerintah kehabisan akal dalam mencari tambahan anggaran.
Asep mewanti-wanti pemerintah bisa mengulang kesalahan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta sewaktu dipimpin Gubenur Ali Sadikin pada dekade 1970-an. Disokong rezim Orde Baru, Ali Sadikin ketika itu melegalkan judi berkedok sumbangan sosial berhadiah (SDSB) dan prostitusi demi tambahan pendapatan daerah.
"Ali Sadikin melakukan langkah melegalkan kasino dan lokalisasi prostitusi. Tetapi, perlahan mereka kehilangan legitimasi begitu publik melakukan protes," kata Asep kepada Alinea.id, Senin (9/6).
Dalam mengelola perjudian, rezim Orde Baru merasa percaya diri publik tidak akan resisten karena rezim dikelola oleh militer. Faktanya, legalisasi kasino untuk mengatasi kedaruratan anggaran justru memunculkan ketidakpercayaan publik.
"Bahkan bisa memicu pembangkangan sipil karena distrust. Apalagi, kalau menyentuh soal paling sensitif seperti masalah keagamaan. Itu akselerasinya akan cepat. Zaman Pak Harto saja akselerasi itu lumayan cepat," kata Asep.
Rezim yang tidak dipercaya publik, kata Asep, akan mengalami krisis legitimasi yang berujung krisis politik jangka panjang. "Ini bisa jatuh rezim. Tinggal nyari pemicunya, yaitu ekonomi. Jika agama dan ekonomi (jadi pemicu), bisa bikin krisis legitimasi," jelasnya.
Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah sepakat legalisasi kasino muskil direalisasikan. Berkaca dari kasus pengamanan judi online di Kemkominfo, publik sulit percaya dana judi yang dikelola akan transparan dan tidak terjadi korupsi.
"Kalau sekarang kasino dilegalkan, rakyat mungkin tidak mempercayai bahwa penghasilan dari dana tersebut bisa betul-betul untuk pembangunan dan dikembalikan kepada rakyat," kata Tantan kepada Alinea.id, Senin (9/6).
Tantan menilai sebagian masyarakat Indonesia yang religius akan menganggap pemerintah "tidak bermoral" lantaran melegalisasi judi tidak bermoral. Rencana legalisasi kasino kemungkinan besar akan mendapatkan resistensi yang keras.
"Sebagian masyarakat Indonesia yang religius menganggap hal-hal yang berbau judi itu sangat haram dan akan memicu persoalan lain akibat legalisasi itu," kata Tantan.
Jika pemerintah bersikeras melegalisasi kasino, Tantan mengusulkan agar kasino dibuka di tempat yang jauh dari Pulau Jawa atau di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Selain itu, pengelolaannya harus transparan agar tidak dikorupsi.
"Kalau bisa, ini dibuka di tempat yang jauh dan terpencil. Selain itu, pemerintah harus selektif dan ketat pengawasannya. Kemudian, pengelolaannya harus setransparan mungkin," kata Tantan.
