Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 8,2 juta warga dari seluruh provinsi di Indonesia.
Program CKG dirancang sebagai bentuk nyata implementasi Pasal 28H dan 34 UUD 1945 yang menjamin hak rakyat atas layanan kesehatan. Dengan target ambisius menjangkau seluruh penduduk Indonesia dalam lima tahun, program ini disebut sebagai salah satu pemeriksaan kesehatan terbesar di dunia.
Tahun pertama, CKG menargetkan 60 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp4,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Prita Laura, menjelaskan investasi besar ini sebanding dengan program kesehatan di negara-negara maju seperti Swedia atau Finlandia.
“Anggaran ini setara dengan biaya operasional transportasi publik satu kota besar di Eropa selama setahun penuh. Tapi kita menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa warga negara,” ujar Prita dalam keterangan, Jumat (13/6).
Prita menyebut Indonesia tengah menghadapi beban besar akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan gagal ginjal, yang menjadi penyebab lebih dari 500.000 kematian per tahun. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi prioritas utama.
“Program ini adalah hadiah ulang tahun dari negara untuk rakyatnya. Pemeriksaan ini bernilai lebih dari satu juta rupiah jika dilakukan mandiri, tetapi kini tersedia secara gratis,” jelasnya.
Seiring tingginya antusiasme masyarakat, Kementerian Kesehatan kini memperluas cakupan layanan CKG ke komunitas. Organisasi masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga kelompok hobi dapat mengajukan pemeriksaan kolektif. Pemerintah juga akan meluncurkan CKG Sekolah mulai Juli 2025 untuk menjangkau hingga 50 juta siswa pendidikan dasar dan menengah.
Partisipasi tertinggi tercatat di tiga provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan kontribusi lebih dari 60% peserta nasional. Suksesnya Jawa Tengah didorong oleh sinergi dengan program daerah “Speling” (Dokter Spesialis Keliling), yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke desa-desa.
“Dengan Speling, masyarakat desa bisa mendapatkan layanan spesialis tanpa harus bepergian jauh ke rumah sakit. Ini sangat membantu dalam mendukung CKG,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Tengah.
Pemeriksaan CKG dilakukan di lebih dari 9.500 puskesmas di 38 provinsi. Hasil awal menunjukkan tiga masalah utama: hipertensi, diabetes melitus, dan masalah gigi dan mulut. Sekitar satu dari lima peserta mengalami hipertensi, 5,9% mengidap diabetes, dan lebih dari 50% mengalami gangguan kesehatan mulut. Obesitas sentral juga menjadi perhatian dengan prevalensi 50% pada perempuan dan 25% pada laki-laki.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti ketimpangan partisipasi gender, di mana 62,2% peserta adalah perempuan dan hanya 37,7% laki-laki. Untuk itu, CKG akan terus disesuaikan agar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Endang Sumiwi, memastikan layanan disesuaikan dengan risiko individu, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, mata, telinga, kesehatan gigi, hingga kesehatan jiwa.
“Penyakit-penyakit ini sangat mahal jika terlambat ditangani. Total beban negara bisa melebihi Rp20 triliun per tahun, sama dengan anggaran renovasi 10.000 sekolah atau revitalisasi puluhan rumah sakit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujar Prita.
Program CKG selaras dengan praktik global. Jepang, misalnya, mewajibkan pemeriksaan tahunan bagi pekerja, sementara Inggris melalui National Health Service (NHS) menyediakan skrining gratis bagi usia 40 tahun hingga 74 tahun.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia juga menunjukkan deteksi dini lebih efisien secara ekonomi dibandingkan pengobatan penyakit kronis yang sudah parah.
“CKG adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia menyelamatkan nyawa, menjaga produktivitas, dan mengurangi beban keuangan rumah tangga serta negara,” tegas Prita.
