Komite parlemen Iran setujui rencana tarif untuk lintasi Selat Hormuz, larang kapal AS dan Israel melintas

Iran menyetujui rencana baru pengelolaan Selat Hormuz yang mencakup penerapan tarif tol bagi kapal yang melintas serta pelarangan kapal Amerika Serikat (AS) dan Israel di jalur strategis tersebut.

Melansir dari India Times dan Anadolu ajensi, Selasa (31/3), kebijakan ini disetujui oleh Komite Keamanan Parlemen Iran di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Rencana tersebut juga memperkuat kontrol Iran atas Selat Hormuz sebagai salah satu jalur energi terpenting dunia. Dalam aturan itu, kapal yang melintas akan dikenakan biaya transit yang wajib dibayar menggunakan mata uang Iran, rial.

Selain itu, Iran juga akan melarang kapal yang terkait dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk melintasi Selat Hormuz. Selain kapal AS dan Israel, Iran juga berencana melarang kapal dari negara-negara yang menerapkan sanksi sepihak terhadap Teheran untuk melintasi selat tersebut.

Rencana ini diumumkan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Iran dan mencakup sejumlah poin utama, seperti peningkatan pengamanan wilayah, protokol keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta penerapan sistem tarif bagi kapal yang melintas.

Iran juga menegaskan peran kedaulatannya atas Selat Hormuz, termasuk kerja sama dengan Oman untuk membangun kerangka hukum pengelolaan jalur perairan tersebut.

Meski telah disetujui di tingkat komisi, beleid tersebut masih harus melalui pemungutan suara di parlemen sebelum ditinjau Dewan Garda dan disahkan oleh presiden agar resmi berlaku

Langkah ini diambil setelah Iran sebelumnya melakukan penutupan sebagian Selat Hormuz menyusul serangan militer gabungan AS dan Israel. Penutupan tersebut berdampak besar terhadap pasokan energi global.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui hampir 20% distribusi minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan di wilayah ini langsung memicu lonjakan harga energi global serta mengganggu rantai pasok internasional.

Dampak juga dirasakan sejumlah negara, termasuk India yang mengalami gangguan pasokan LPG karena sebagian besar impor energinya bergantung pada jalur tersebut.