Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan sejumlah strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat. Fokus percepatan diarahkan pada empat daerah terdampak paling parah, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat, para bupati/wali kota se-Provinsi Sumatera Barat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat ini merupakan rapat ketiga yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dalam rangkaian maraton percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Sebelumnya, Mendagri telah memimpin rapat serupa di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, Mendagri melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Barat. Verifikasi dilakukan terhadap indikator tambahan pemulihan pascabencana, meliputi ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, listrik, layanan internet, serta air bersih dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator tambahan tersebut merupakan penguatan dari lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni pulihnya roda pemerintahan, layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
“Setelah melihat data dari tiga provinsi terdampak, Sumatera Barat termasuk yang paling cepat pulih. Hal ini tidak terlepas dari kekompakan pemerintah daerah dan Forkopimda. Sejak masa tanggap darurat, dalam sehari bisa dilakukan dua kali rapat koordinasi,” ujar Tito.
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa empat daerah dengan tingkat kerusakan paling parah masih memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor agar dapat segera pulih sepenuhnya. Selain itu, sejumlah daerah terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur air bersih dan PDAM.
Mendagri menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh seluruh kepala daerah, agar pemerintah pusat dapat mengetahui secara rinci titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang akan diperbaiki.
“Jembatan rusak titiknya di mana, sekolah TK dan SD rusak di mana, sawah yang akan direvitalisasi di mana. Pemerintah pusat ingin bergerak cepat. Tadi saya juga sudah menghubungi Menteri Pertanian yang sedang memimpin rapat untuk percepatan revitalisasi sawah rusak,” jelasnya.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil pemetaan membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB, total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp33,55 triliun. Adapun rincian kerusakan rumah meliputi 6.895 unit rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, 5.077 unit rusak berat, serta 775 unit rumah hanyut.
Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menurutnya, percepatan perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk relokasi, hunian sementara, dan hunian tetap, merupakan kunci utama untuk mengurangi jumlah pengungsi.
“Itu paling kunci agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian. Aktivitas ekonomi sudah berjalan pun tidak akan berarti jika masyarakat belum kembali ke rumah,” tegasnya.
Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Mendagri mengingatkan agar kepala daerah memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk renovasi rumah dan tidak disalahgunakan, baik di tingkat pemerintah maupun penerima.
“Harus dipastikan, jangan sampai uang sudah disalurkan tetapi rumah tidak diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga memperingatkan agar tidak terjadi rekayasa atau manipulasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menegaskan bahwa setiap temuan penyimpangan akan mudah ditelusuri aparat penegak hukum.
“Yang tidak ada jangan diada-adakan. Kalau jadi temuan, akan mudah diusut kejaksaan,” tegas Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga ditujukan untuk memulihkan daya beli masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan bantuan jaminan hidup, berbagai bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian (DTH), agar masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli selama proses pembangunan hunian berlangsung.
“Oleh karena itu, jika pemerintah daerah memiliki anggaran, salurkan saja kepada masyarakat agar daya beli terjaga. Saat saya di Aceh Tamiang, ada pedagang yang mengatakan dalam sehari hanya dua orang yang membeli karena masyarakat tidak memegang uang,” ungkapnya.
Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mengerahkan Dinas Sosial untuk mendata warga yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat bencana, agar dapat masuk dalam data penerima bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat.
