Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan dan perbaikan 400.000 rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan target tersebut merupakan respons atas masih besarnya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia yang mencapai 26,9 juta unit.
“Kenapa ini jadi prioritas? Karena ada 26,9 juta rumah rakyat yang tidak layak huni. Jadi inilah program prioritas kami,” ujar Maruarar dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/2/2026).
Ia menyebut sekitar 80% dari total anggaran kementeriannya yang mencapai lebih dari Rp10 triliun dialokasikan untuk program perbaikan rumah swadaya tersebut.
Maruarar menambahkan, perbaikan rumah menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah-daerah dengan angka kemiskinan dan hunian tidak layak yang masih tinggi, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara.
Selain BSPS, pemerintah juga mengalokasikan APBN untuk penataan kawasan kumuh di berbagai daerah serta pembangunan rumah susun di sejumlah titik. Dukungan prasarana, sarana, utilitas, dan sanitasi disebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.
“Cukup banyak kawasan kumuh yang akan kita perbaiki di seluruh Indonesia tahun ini,” kata Maruarar.
Pemerintah juga membidik lonjakan signifikan pada sektor rumah subsidi. Pada 2026, target yang dipasang mencapai 350.000 unit melalui sinergi dengan pengembang, perbankan, serta dukungan pemerintah daerah. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta sekitar 140.000 unit. Lahan seluas sekitar 30 hektare disiapkan dan merupakan hibah dari pihak swasta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
Maruarar menegaskan percepatan program perumahan tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan perumahan.
Maruarar menjelaskan sinergi lintas sektor diperlukan agar persoalan backlog dan rumah tidak layak huni bisa ditangani lebih cepat.
“Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, saya yakin tidak akan cukup. Dan kalaupun cukup, waktunya akan lama sekali. Jadi harus ada terobosan pembiayaan dan lahan,” ujarnya.
Ara menekankan pembangunan hunian harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga. Ia menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan bunga pembiayaan hingga 5% bagi pelaku usaha mikro, terutama peserta program pemberdayaan masyarakat seperti PNM dan SMF.
“Percuma kita membangun, merenovasi rumahnya, tapi kalau rusak tidak ada uang. Jadi membangun rumah tanpa memperkuat ekonomi keluarga menurut saya itu tidak bisa maksimal,” kata Maruarar.
