Kasus-kasus orang tak dikenal--diduga dari kalangan militer--menyelinap ke berbagai kampus untuk mengawasi aktivitas mahasiswa terkuak. Kehadiran penyusup, misalnya, terungkap saat diskusi yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa (KSMW) UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, sedang berlangsung, Senin (14/4).
Diskusi itu bertajuk "Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik". Saat sesi perkenalan, hadir seorang pria asing. Mahasiswa yang curiga meminta sang pria memperkenalkan diri. Namun, pria itu ogah memperkenalkan diri dan memilih meninggalkan lokasi diskusi.
Tak lama berselang, petugas satuan keamanan (satpam) kampus datang ke arena diskusi dan meminta sejumlah perwakilan mahasiswa untuk menemui seseorang. Saat itulah mahasiswa sadar bahwa pria tak dikenal itu berasal dari institusi TNI. Kepada para mahsiswa, sang pria meminta data identitas lengkap para peserta diskusi.
Di Universitas Indonesia (UI), peristiwa serupa juga terjadi. Dalam sebuah unggahan yang beredar di media sosial, terekam seorang tentara dengan pakaian dan mobil dinas berada di acara konsolidasi mahasiswa nasional di Pusat Kegiatan Mahasiswa atau Pusgiwa UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi berdalih prajurit TNI dikirim ke agenda tersebut untuk memenuhi undangan mahasiswa. Menurut dia, undangan itu ditujukan kepada Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok Kolonel Infanteri Iman Widhiarto.
"Dia diundang oleh seorang mahasiswa berinisial F dan bagian pengamanan UI untuk berdiskusi," kata Kristomei seperti dikutip dari Tempo, Jumat (18/4).
Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Arie Afriansyah mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi mahasiswa di UI telah mengantongi izin dari rektorat. Menurut dia, rektorat UI tidak pernah mengundang personel TNI untuk hadir dalam kegiatan itu.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Kholidul Adib bercerita dugaan intimidasi dan terhadap aktivitas akademik di UIN Wali Songo tak berhenti saat acara diskusi saja. Saat diskusi berlangsung, muncul isu para mahasiswa yang ikut kegiatan diskusi sedang mabuk.
"Para mahasiswa yang diskusi tidak terima karena mereka tidak ada yang mabuk dan baru saja keluar dari kelas kuliah," kata Kholidul saat dihubungi Alinea.id, Jumat (17/4).
Justicia, media kampus UIN Wali Songo, lantas memberitakan dugaan intimidasi itu di portal mereka. Setelah berita itu tayang, menurut Kholidul, pengelola Justicia kerap dihubungi seseorang yang dengan identitas tidak jelas.
"Diduga ada hubungannya dengan aparat yang terlibat dalam kejadian diskusi," kata Kholidul.
Lebih jauh, Kholidul mengkritik aktivitas militer memata-matai kegiatan mahasiswa di kampus. Menurut dia, diskusi dengan tema apa pun di lingkungan kampus semestinya tak perlu diawasi oleh TNI. Kampus adalah mimbar kebebasan akademik yang semestinya tak diintervensi pemerintah.
"Dalam bahasa lain, kampus adalah kawah candradimuka untuk menggembleng para mahasiswa calon pemimpin bangsa. Jadi, aparat tidak perlu khawatir dengan diskusi di kampus. Kampus UIN Walisongo memang salah satu kampus yang sejak dulu memberikan kebebasan akademik kepada civitas akademikanya," kata Kholidul.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai fenomena TNI menyelinap ke berbagai kampus untuk mengawasi aktivitas mahasiswa terkesan janggal. Pasalnya, rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah disahkan menjadi UU.
"Namun, rupanya TNI punya kekhawatiran mahasiswa akan menolak keras. Mereka masih berjaga-jaga mengantisipasi efek dari pengesahan RUU TNI," kata Rakhmat kepada Alinea.id.
Rakhmat meyakini bukan hanya UIN Walisongo Semarang dan UI yang sedang dipantau aparat. Kampus-kampus yang kelompok mahasiswanya kritis terhadap kebijakan pemerintah juga kemungkinan tengah berada dalam pengawasan militer.
"Modus monitoringnya bisa berbagai macam. Kenapa kampus menjadi tempat pengawasan aparat? Karena sumber gerakan itu ada di kampus. Ada mahasiswa, gerakan mahasiswa, ada gerakan dosen, aliansi aktivis dosen yang mampu memberikan pencerahan, melakukan dan mengonsolidasikan kepada gerakan mahasiswa," kata Rakhmat.
Kegiatan militer memata-matai aktivitas mahasiswa, kata Rakhmat, harus diprotes keras dan dihentikan. Apalagi, pemerintah dan DPR saat ini juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang bakal memberikan beragam kewenangan baru bagi institusi Polri.
"Kampus harus betul-betul terjaga, terlindungi dari intervensi dari represi dan penetrasi militer. Itu (militerisme di kampus) adalah tanda kematian demokrasi. Tidak ada alasan mereka masuk kampus sebab kampus adalah arena masyarakat sipil untuk bisa tumbuh berkembang melakukan artikulasi pemikiran, gagasan, dan melakukan kebebasan akademik," kata Rakhmat.
