Sekolah Rakyat untuk putus rantai kemiskinan anak

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk yang rentan mengalami eksploitasi ekonomi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki masa depan yang lebih baik. “Kami tidak ingin anak pemulung menjadi pemulung, anak tukang becak menjadi tukang becak. Negara hadir untuk mengubah masa depan mereka lewat pendidikan,” ujarnya dalam diskusi di Toeti Heraty Museum, Jakarta, Sabtu (24/5).

Data internal Kemensos menunjukkan 64% anak yang lahir dalam keluarga miskin berpotensi tetap berada dalam kemiskinan jika tidak ada intervensi. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi jangka panjang, memberikan pendidikan berasrama agar anak-anak bisa belajar dengan fokus, jauh dari tekanan ekonomi keluarga.

Agus juga mencontohkan kisah Nayla di Makassar, seorang anak yang dulunya hidup dalam kondisi eksploitasi namun kini telah mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan masa depan yang lebih cerah berkat intervensi negara. “Anak-anak seperti Nayla tidak hanya disekolahkan, tetapi juga diberi dukungan penuh, termasuk pengasuhan dan pemulihan,” katanya.

Sementara anak-anak ditempatkan di Sekolah Rakyat, orang tua mereka juga mendapat perhatian melalui berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi. “Orang tuanya kami dampingi, kami bantu agar mereka tidak lagi mempekerjakan anak di jalan, tetapi bisa mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Dengan konsep yang holistik dan manusiawi, Sekolah Rakyat diyakini menjadi titik balik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak di Indonesia. Program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.