Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda Kabupaten Tangerang, Banten. Setidaknya 3.500 pekerja di PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia kena PHK karena keputusan perusahaan produsen sepatu itu memindahkan pabrik mereka ke lokasi lain.
PT Adis Dimension Footwear pindah ke Majalengka dan PT Victory Ching Luh Indonesia pindah ke Cirebon, Jawa Barat. Kedua perusahaan memutuskan hengkang dari Banten lantaran tak mampu membayar gaji pegawai mereka sesuai upah sektoral dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Mengutip laman resmi Pemprov Banten, upah minimum untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.901.117. Adapun upah minimum untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.681.382 dan Kota Cirebon sebesar Rp 2.697.685. Upah minimum kabupaten (UMK) Majalengka pada 2025 sebesar Rp2.404.632.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pemerintah daerah terus mencari solusi untuk para korban PHK. Salah satunya ialah dengan membuka banyak balai latihan kerja (BLK) bagi pekerja yang terkena PHK.
"Jadi, kami menawarkan beberapa pelatihan keterampilan. Itu kan bisa jadi servis AC, bengkel, potong rambut, make-up, terus menjahit," kata Intan kepada wartawan di Tangerang, Senin (10/3).
Selain untuk mendorong kewirausahaan, menurut Hikmah, bekal dari pelatihan di BLK juga bisa dipakai para pekerja yang terkena PHK untuk masuk kerja di tempat lain. "Bisa dijadikan modal ke industri-industri yang bisa menampung mereka," kata dia.
Peneliti di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andy Ahmad Zaelany mengatakan fenomena badai PHK karena relokasi pabrik sudah marak sejak 2018. Perusahaan lazimnya memindahkan pabrik mereka dari Jakarta dan Tangerang ke Jawa Barat atau Jawa Tengah.
"Di masa Covid-19 dan pascapandemi makin banyak perusahaan yang relokasi ke daerah-daerah yang UMP/UMK-nya rendah seperti ke Jawa Tengah, Yogya. Tidak hanya itu, investor-investor juga menaruh modalnya di daerah dengan UMP/UMK rendah. Misalnya ke Jepara. Akibatnya, perusahaan lokal kalah bersaing, di antaranya yang terkait dengan produksi ukir-ukiran. Yang tidak bisa survive, bangkrut," kata Andy kepada Alinea.id, Rabu (12/3).
Andy mengatakan sebenarnya dari Dewan Pengupahan Nasional sudah mengupayakan formulasi kenaikan upah yang bisa memperkecil perbedaan besaran upah antar provinsi atau kabupaten. Namun, prosesnya butuh waktu yang lama.
"Kenapa daerah-daerah tertentu seperti Bekasi, Karawang, Tangerang tinggi upah minimumnya? Sejarahnya, sebagian karena janji-janji politik waktu pilkada. Pemecahannya memang tidak mudah karena daerah Tangerang sudah terlanjur tinggi besaran upah minimumnya," ujar dia.
Sebagai salah satu solusi, Andy mengusulkan pemerintah daerah fokus membuka lapangan pekerjaan. "Pemda juga bisa melakukan restrukturisasi struktur skala upah yang tidak memberatkan perusahaan," kata Andy.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengakui Tangerang sedang dihantui badai PHK karena relokasi sejumlah pabrik. Menurut Esther, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memfasilitasi eks pekerja untuk mendapatkan hak-haknya.
"Kedua, pemerintah menjadi mediator eks pekerja untuk mendapat pekerjaan baru di pabrik sekitarnya yang masih eksis. Ketiga, mendorong wirausaha bagi yang belum bisa tertampung di pabrik lainnya," kata Esther kepada Alinea.id.
Supaya kaum buruh di Tangerang tidak semakin terjepit, menurut Esther, pemerintah harus mencegah jauh lebih banyak pabrik bangkrut di Tangerang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan insentif fiskal berupa penangguhan pajak bagi yang belum pabrik bangkrut.
"Paling tidak pabrik itu bisa survive agar tidak bangkrut. Kalau pabrik bangkrut ada dua kerugian. Pertama, pemerintah kehilangan sumber penerimaan pajak. Kedua, ada PHK besar-besaran. Dari sisi moneter, perlu subsidi bunga agar cicilan kredit (jika punya) bisa lebih ringan. Kenaikan upah ditangguhkan," kata Esther.
Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah tak bisa lagi menyangkal situasi dunia kerja sedang terpuruk. Sebelumnya, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah mengklaim bahwa industri manufaktur berhasil menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja sepanjang tahun 2024.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah PHK yang dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu sekitar 77.965 orang pada tahun yang sama. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang, meningkat dari 7,20 juta orang jika dibandingkan dengan angka pada Februari 2024.
"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas klaim pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja dan memerlukan verifikasi lebih lanjut," kata Achmad kepada Alinea.id.
Menurut Achmad, jumlah kasus PHK juga meningkat sebesar 20,2% dibandingkan tahun sebelumnya. "Padahal, data yang akurat dan diakui secara jujur oleh pemerintah diperlukan untuk membuat basis kebijakan," kata dia.
