272 daerah dipimpin pj, pengamat: Berisiko!

Sebanyak 272 daerah bakal dipimpin penjabat (pj) kepala daerah. Pangkalnya, terjadi kekosongan tampuk kekuasaan sebelum terpilihnya kepala daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai, kondisi tersebut berisiko. Pangkalnya, pj berkuasa dalam tempo satu-dua tahun.

"Secara politis, hal itu memang berisiko sebab dalam waktu yang lama daerah dipimpin pejabat yang bukan dipilih oleh rakyatnya. Padahal, dalam undang-undang disebutkan, kepala daerah harus dipilih oleh rakyatnya, bukan ditunjuk," bebernya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2).

Para pj akan mengisi jabatan gubernur/wakil gubernur hingga wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Mereka dipilih Presiden Joko Widodo ataupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Karena itu, sambung Jamiluddin, sebanyak 272 pj kepala daerah itu tidak memiliki legitimasi dalam memerintah. "Dalam negara demokrasi, tentu berbahaya bila daerah dipimpin oleh yang tidak legitimate."

Apalagi, terangnya, pj kepala daerah yang ditunjuk tak memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, yang dipilih rakyat melalui pilkada. Mereka hanya menjalankan tugas rutin dan tidak berhak mengambil kebijakan strategis.

"Kalau demikian halnya, tentu berbahaya apabila pejabat daerah hanya boleh melaksanakan kegiatan rutin dalam jangka lama. Padahal, daerah itu sangat dinamis dengan berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui kebijakan strategis," bebernya.

"Hal ini perlu menjadi pertimbangan apabila pemerintah tetap memaksakan pejabat daerah yang akan memimpin 272 daerah," imbuhnya mengingatkan.

Jika hal itu terjadi, Jamiluddin berpendapat, Jokowi bakal dikenang sebagai presiden yang lebih setengah dari daerahnya dipimpin pejabat.

"Sejarah ini akan dibaca dari generasi ke generasi anak negeri. Apakah Jokowi mau mendapat catatan sejarah seperti itu?" tandasnya.