Bamsoet tolak perpanjang masa jabatan presiden

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menolak apabila jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amandemen UUD 1945. Bamsoet juga mengatakan pemilihan presiden harus tetap melalui pemilu, bukan oleh MPR.

"Saya pribadi menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang ada saat ini, jabatan presiden dua kali dan kemudian melalui pemilihan langsung, itu sudah pas dan tepat," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Bamsoet mengatakan, tak ada pembahasan wacana penambahan masa jabatan presiden di tingkat Fraksi MPR. Namun tak tertutup kemungkinan ada perubahan tersebut jika ada keinginan kuat dari masyarakat apabila jabatan presiden diperpanjang.

"Kecuali ada desakan mayoritas masyarakat menghendaki lain. Kan kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi," kata dia.

Setelah dilantik menjadi Ketua MPR beberapa waktu lalu, Bamsoet memimpin rombongan MPR melakuan safari politik ke mantan presiden dan petinggi partai politik untuk membahas amandemen UUD 1945.

Ada tiga partai politik yang belum setuju rencana amendemen UUD 1945 hanya sekadar menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketiga partai tersebut yaitu Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

Menurut Bamsoet, ketiga partai itu menilai menghadirkan GBHN hanya perlu melalui undang-undang, dan tidak perlu melalui amandemen.

Safari politik MPR masih terus berlanjut. Bamsoet dan 10 wakilnya akan melakukan road show hingga ke daerah untuk menampung aspirasi publik.

Sejauh ini sudah ada lima wacana yang berkembang, yaitu amendemen terbatas, penyempurnaan, perubahan menyeluruh, kembali pada UUD 1945 yang asli, dan tidak perlu dilakukan amendemen.

"Biarkan saja itu berkembang. Kita melihat respons masyarakat bagaimana, ini kan tergantung aspirasi masyarakat," pungkas dia.