Darurat sampah, DPR sebut perhatian pemerintah rendah

Anggota Komisi IV DPR Haerudin meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya untuk segera mengantisipasi dini penanganan sampah di tanah air. Haerudin menyebut perhatian pemerintah terhadap persoalan sangat rendah.

"Kalau tidak dilakukan cepat-cepat proses antisipasi, ini akan terjadi booming sampah. Risikonya sangat tinggi dan perhatian kita sangat rendah," kata Haerudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Siti Nurbaya di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6).

Menurut Haerudin, kondisi sampah di Tanah Air sudah darurat. Salah satu contohnya ialah tumpukan sampah di wilayah Jawa Barat. "Jawa Barat sudah darurat sampah, sudah menggunung, tidak bisa ditangani, anggarannya tidak ada," ujarnya.

Haerudin mengatakan, penanganan sampah tidak bisa dilakukan dengan baik jika tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah menaikkan alokasi dana khusus (ADK) untuk sampah di Kementerian LHK.

"Tentu kita mendorong ada DLK (dana alokasi khusus) Ibu Menteri. Daerah-daerah bisa berdaya tangani sampah, dan itu butuh perhatian," ujarnya.

"Bagaimana kita mengelola sampah kalau anggarannya sangat rendah. Jadi mohon dikaji ulang anggaran untuk 2022, Ibu Menteri," katanya.

Dalam paparannya, Menteri Siti Nurbaya mengatakan jumlah DAK diajukan kementeriannya sebesar Rp755,8 miliar, meliputi DAK untuk pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung sebesar Rp391 miliar dan early warning system pengendalian bencana lingkungan hidup Rp364 miliar.