Demokrat beri dispensasi provinsi tak dukung Prabowo-Sandi

Partai Demokrat menyebutkan adanya perbedaan suara kadernya di empat provinsi mengenai dukungan Pilpres terhadap Prabowo-Sandi. Daerah Papua diakui menjadi provinsi dengan suara terbanyak yang menolak memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres tersebut.

“Papua 92% menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi, kami hormati itu,” tutur Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutapea, Minggu (9/9).

Selain Papua, Sulawesi Utara juga menjadi daerah lain yang berbeda pilihan. Namun Ferdinand enggan menyebutkan nama dua provinsi lainnya. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, Demokrat akan memberikan dispensasi khusus terhadap daerah-daerah itu.

Dispensasi khusus itu akan diberikan sebagai upaya menjaga suara Demokrat di provinsi-provinsi tersebut. Selain itu, keputusan untuk memberikan dispensasi khusus juga dalam rangka menyelamatkan masa depan partai.

Berdasarkan rakorda yang telah dilakukan kader-kader Demokrat, terdapat tujuh provinsi yang meminta berkoalisi dengan Jokowi, namun tidak signifikan. Oleh karena itu, dispensasi khusus hanya diberikan kepada empat provinsi yang memang menyatakan pilihan berbeda.

Terkait sikap dalam koalisi, Ferdinand mengatakan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, sedang memikirkan agar tidak dianggap berdiri di dua kaki ketika memberikan dispensasi khusus kepada empat provinsi itu. Itulah sebabnya dispensai khusus itu tetap dengan pengecualian.

“Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus didengar, mungkin kami akan meminta agar kader untuk tidak masuk secara resmi di tim pemenangan,” tuturnya.

Dengan begitu, kader Demokrat bisa memberikan dukungan secara pribadi tanpa mengganggu solidaritas partai. Namun, saat kampanye kader-kader itu harus mengajak masyarakat untuk mendukung Demokrat.