Demokrat persilakan kadernya demo kenaikan harga BBM

Partai Demokrat membebaskan pengurus dan anggota dewan untuk ambil bagian dalam aksi menolong kenaikan BBM bersubsidi. Bila perlu, para kader mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk melakukan demonstrasi.

Hal ini merupakan respon partai berlambang mercy itu terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai menambah beban rakyat ditengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

"DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk mengambil langkah dan tindakan," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut Kamhar, selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 dewan pimpinan cabang (DPC) kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini. 

"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata dia.

"Karenanya, seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," sambung dia.

Menurut dia, argumentasi pemerintah terkait beban APBN yang terlalu berat sangat tidak tepat. Sebab, masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Hal itu misalnya, bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocorab APBN. 

"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan, alasan Ketua DPR Puan Maharani tak lagi menangis saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi lantaran kondisi geopolitik saat ini dan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berbeda. 

"Kondisinya kan berbeda, kondisi hari ini dunia, kita sadar nggak sih kalau ini persoalan geopolitik," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut dia, sejumlah kondisi yang berbeda tersebut antara lain Arab Saudi dan para eksportir minyak tidak mau menambah alokasi minyak di pasaran, situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia, serta perang Ukraina-Rusia.

"Dulu apa sih problematiknya? sekarang apa? Kan beda, pandemi, minyak hancur sehancur hancurnya. Tingkat permintaan tinggi, tiba tiba ada perang, padahal rantai pasok global belum sempurna, goyang semua negara," kata Said.