Kongres ke-VI PDI-Perjuangan (PDI-P) tak kunjung digelar. Sempat direncanakan bakal diselenggarakan pada April 2025, kongres lima tahunan itu ditunda tanpa kepastian.
Ketua DPP PDI-P Yasonna Laoly mengatakan belum ada jadwal resmi. Ia dan kader-kader menunggu arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Kita tunggu saja perintah ketua umum seperti apa nanti," kata Yasonna kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4)
Kongres keenam PDI-P semestinya digelar pada 2024. Namun, kongres itu urung digelar karena alasan stabilitas politik di internal parpol. Sempat beredar rumor bakal ada upaya mengambil alih PDI-P oleh pihak luar.
Yasonna membantah kongres ditunda karena ancaman eksternal. "Enggak ada masalah. Kita cuma masih konsolidasi saja," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai kongres PDI-P ditunda karena parpol berlambang banteng itu terganggu oleh penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
"Oleh karena itu, Megawati merasa memaksakan kongres pada April bukan pilihan bijak," kata Muradi kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Desember lalu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian alih waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Meski sudah ditahan KPK, Hasto tetap dipertahankan sebagai Sekjen PDI-P.
Alasan lain kongres ditunda, menurut Muradi, lantaran proses negosiasi kerja sama politik antara PDI-P dan Gerindra masih berlangsung. PDI-P belum tegas ingin berada di luar atau di dalam pemerintahan.
"Masih ngambang pernyataan PDI-P soal hal ini (kerja sama dengan pemerintah Prabowo) karena masih menunggu kejelasan kasus Hasto," kata Muradi.
Ketiga, internal PDI-P masih merasa ada ancaman dari eksternal yang potensial memecah belah PDI-P. Apalagi, kasus-kasus dugaan kriminalisasi terhadap elite-elite PDI-P masih berlangsung.
"Ada anasir-anasir yang kemudian mencoba untuk kemudian memecah belah partai melalui beragam mekanisme tadi. Mekanisme yang mendorong proses tidak solidnya internal," kata Muradi.
Muradi menerka Hasto bakal bebas pada Mei atau Juni 2025 jika hanya dipersoalkan sebagai pihak yang merintangi penyidikan Harun Masiku. Namun, hukuman Hasto bisa lebih panjang jika terbukti menerima suap.
"Saat itu (Hasto bebas), kemungkinan kongres PDI-P baru bisa digelar karena memang kongres PDI-P itu Hasto yang merancang. Ditahannya Hasto menjadi pukulan keras bagi PDI-P," kata Muradi.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok punya pendapat sedikit berbeda. Menurut dia, kongres PDI-P ditunda karena menguatnya faksionalisme di internal parpol setelah Hasto ditahan.
Zaki menyebut ada dua faksi utama yang berseteru di internal PDI-P, yakni faksi moderat-pragmatis yang dipimpin Puan Maharani dan faksi ideologis non kompromis yang dikendalikan Megawati dengan putra mahkotanya, yaitu Prananda Prabowo.
"Jadi, dengan usia Bu Mega yang makin uzur, gesekan makin kencang. Di struktural PDI-P, faksi ideologis nonkompromis lebih dominan, tapi di Senayan telah disapu bersih oleh faksi Mbak Puan. Jadi, ini adalah perseteruan yang tidak hanya terkait metode perjuangan, tapi juga dua level generasi berbeda," kata Zaki kepada Alinea.id.
Usai Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK, menurut Zaki, timbul persaingan untuk mengisi posisi sekjen di PDI-P. Salah satu figur yang kuat sebagai pengganti Hasto adalah Ahmad Basarah yang kerap dianggap sebagai orang Puan Maharani dan simbol sayap muslim.
Di lain kubu, ada nama Ronny Talapessy yang merupakan kelompok Hasto dan dianggap mewakili sayap Kristen. Saat ini, PDI-P sedang susah payah menjaga keseimbangan politik antara komponen utama yang bersaing di internal parpol.
"PDI-P perlu meredesain struktur sehingga lebih inklusif. Posisi sekjen bisa ditambah menjadi dua hingga empat dengan tupoksi masing-masing, semisal mewakili faksi besar, pertimbangan Jawa dan non-Jawa, etnisitas, dan keagamaan. Selama satu atau beberapa merasa faksi terancam, maka kongres jadi rawan konflik dan pertikaian," kata Zaki.
