Dipimpin Anas, mampukah PKN lolos ke Senayan?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diikuti empat partai politik (parpol) baru. Keempatnya berhasil lolos setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu.

Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Meskipun baru kali pertama lolos menjadi peserta pemilu, secara struktural, ia bukanlah pendatang baru. Pangkalnya, digagas dan mayoritas beranggotakan loyalis eks politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

PKN pun tidak baru secara administratif. Sebab, merupakan perubahan dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), yang terdaftar pada 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008.

Kemudian, melalui Musyawarah Nasional (Munas)  Pakar Pangan, 28 Oktober 2021, dideklarasikan PKN. Selain nama, juga disepakati perubahan lambang serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Sejak resmi berdiri, partai dinahkodai loyalis Anas cum eks senator asal Bali, I Gede Pasek Suardika. Tampuk kepemimpinan lalu diserahkan kepada Anas melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN, 14 Juli 2023.

Ketua Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN, Anjar Setya Widarti, menyatakan, pendirian partai dan pelimpahan tampuk kekuasaan tersebut dilakukan sudah diniatkan sedari awal bahkan sebelum Anas bebas.

"Ini diawali dari pendirian Jaringan Indonesia (Jari). Ini dibentuk untuk menyolidkan dukungan kepada eks Ketum (Ketua Umum) PB (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, red). Saat itu, 15 orang, termasuk saya perempuan satu-satunya," ungkapnya kepada Alinea.id baru-baru ini.

Selain merintis Jari dan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi masyarakat (ormas) yang juga dibentuk Anas dan pendukungnya, para sebagian besar loyalisnya yang sempat berada di Partai Demokrat secara kolektif hijrah ke Partai Hanura. Anas sempat menjadi Ketum Demokrat dan akhirnya mundur.

"Kita ini, kan, aktivis, enggak boleh diam. Nanti keburu habis 'nafasnya'," imbuh calon legislatif (caleg) DPRD Kota Depok dari daerah pemilihan (dapil) Cimanggis itu.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor para kolega Anas secara berjemaah meninggalkan Hanura. Pangkalnya, Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) saat itu sedang sakit sehingga tidak bisa fokus mengurus partai dan belum ada pembicaraan secara mendalam dengan Anas.

Anjar mengungkapkan, nyaris 50% pengurus dan anggota PKN merupakan mantan kader HMI. Namun, tetap solid mengingat jaringan perkawanan Anas tanpa batas. Dicontohkannya dengan Pasek yang memimpin partai sejak pertama didirikan.

Kendati begitu, pengurus Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) itu mengakui bahwa pengurus sempat cemas dalam mengikuti proses Pemilu 2024. Pangkalnya, tidak ditopang bohir sehingga pendanaan ala kadarnya.

"Ketika kita [buat] partai baru, sempat ada tanda tanya, 'Benar enggak, ya? Bisa enggak, ya?' Syukur alhamdulilah, setiap step bisa dilewati sehingga bisa menjadi peserta pemilu," ujarnya.

Untuk memenuhi persyaratan, para kader sedari awal urunan secara kemampuan. Anjar, misalnya, menghibahkan mobilnya sebagai kendaraan operasional. "Yang punya pemikiran, ya, mikir. Yang punya duit, 'bantingan'."

Anjar meyakini para loyalis Anas yang kini berkarier di partai lain akan kembali bersama di PKN. Namun, ia enggan berandai-andai kapan itu terwujud.

"Pastilah. Nanti ada waktunya, ada saatnya kita mengerucut, kita bersama. Itu seleksi alam semua. Kalaupun mereka sekarang ada di mana-mana, ya, memang harus tetap eksis. Mereka tetap menjadi orang bebas dan menjadi teman baik," urainya.

Parliamentary threshold 4%

Di sisi lain, bukan perkara mudah bagi partai untuk lolos ke Senayan. Sesuai aturan, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, partai harus meraih minimal 4% suara sah nasional pada pemilihan legislatif (pileg) atau parliamentary threshold. 

Ambang batas parlemen kali pertama diterapkan pada Pemilu 2009 dengan besaran 2,5%. Lalu, naik menjadi 3,5% pada Pemilu 2014 dan jadi 4% mulai Pemilu 2019.

Meningkatnya parliamentary treshold pun membuat kesempatan partai untuk memiliki kursi di DPR kian tipis. Pada Pileg 2019, justru Hanura kehilangan kursi dan tidak ada partai pendatang baru yang memenuhinya, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), sehingga tersisa 9 partai/fraksi.

Ambang batas, ungkap Anjar, memang menjadi tantangan bagi PKN agar bisa lolos ke parlemen. Oleh karena itu, sejumlah strategi disiapkan demi mencapainya. Salah satunya, tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden (wapres) tertentu agar fokus pileg.

"Tapi, beberapa kader bahkan pengurus ada yang masuk menjadi timses di semua capres. Kayak Mas Yayat Biaro [di Ganjar Pranowo-Mahfud MD] dan Sekjen (Sri Mulyono, red) di Anies. Jumlahnya hampir sama banyak, ya," katanya.

Selain itu, memetakan daerah yang berpotensi menjadi lumbung suara. Pun menempatkan kader sebagai caleg di dapil potensial.

"Kita sudah punya konfigurasi untuk mengambil kursi di mana saja, [lalu] pasang caleg strategis. Kita agresif di Timur, kayak Papua [dan] Maluku; Palembang; Lampung; Sulawesi; Kalimantan; [dan] Jawa," bebernya.

Menurutnya, kehadiran Anas sebagai nahkoda PKN juga menguatkan psikologis para kader dan caleg. Karenanya, ia dalam beberapa waktu terakhir rutin safari ke sejumlah daerah untuk bertemu jajaran pengurus dan memberikan pembelakan.

"Kita berupaya menjadi 'bayi ajaib': usia 2 tahun sudah bisa langsung ikut pemilu. Sehingga, kalau disuruh lari, ya, kita berlari menuju kemenangan. Tidak ada rasa takut, minder, dan hal-hal yang merendahkan mental anggota. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki, kalau kita berusaha," tuturnya.

Terpisah, pengamat politik Demos Institute, Usni Hasanudin, membenarkan jika peluang partai baru untuk masuk ke parlemen kian sulit seiring meningkatnya ambang batas. "PKN juga tidak mendukung salah satu capres, yang punya efek ekor jas (coattail effect) bagi beberapa partai pendukung," ucapnya kepada Alinea.id.

Kendati begitu, Usni mengingatkan, kesempatan itu masih terbuka ketika partai baru bisa memanfaatkan momentum dengan pas. Pun mengoptimalkan mesinnya di daerah-daerah yang tidak menjadi basis partai.

"Sekalipun batas ideologi antarpartai semakin bias dan kita menganut sistem multipartai, fenomena daerah tertentu menjadi basis partai itu tetap hidup karena beberapa faktor, salah satunya figur partai. Anas memang matang secara politik. Ia paham tentang kepemiluan dan berhasil meningkatkan suara Demokrat secara signifikan pada 2009, tetapi secara nasional, figurnya belum kuat," tuturnya.

"Namun, absennya PKN pada pilpres memang strategi yang bisa jadi efektif karena caleg dan pengurus bisa fokus mengampanyekan partai. Kemampuan Anas di bidang kepemiluan juga bisa menjadi salah satu keuntungan bagi PKN," imbuh akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Usni enggan berkomentar apakah PKN bisa mendapatkan kursi di DPR atau tidak. "Tapi, PKN bisa saja menempatkan kader-kadernya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota karena jumlah suara yang dibutuhkan tak terlalu besar dan persaingannya tak seketat nasional."