Duet Prabowo-Ganjar dinilai sulit terwujud

Center (DCSC-ASIA), Zaenal A Budiyono, menilai wacana menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal sulit terwujud meski adanya sinyal 'dukungan' dari Istana.

Hal ini disampaikan Zaenal merespons pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo perihal duet Prabowo-Ganjar. Pernyataan Hashim ini sekaligus menegaskan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bukanlah calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo.

Menurut Zaenal, isyarat Hashim ihwal duet Prabowo-Ganjar bisa jadi karena 'restu' pihak Istana. Itu setidaknya terlihat dari endorse Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dua nama tersebut. Sebaliknya, kata Zaenal, Jokowi tidak melakukannya untuk nama Capres lain, seperti Anies Baswedan atau Puan Maharani. 

"Ditambah dengan meningkatnya frekuensi kehadiran ketiganya (Jokowi, Ganjar, dan Prabowo) di sejumlah momen, semakin menguatkan dugaan ke arah sana," kata Zaenal di Jakarta, Senin (13/3).

Masalahnya, kata Zaenal, Hashim mensyaratkan Prabowo harus sebagai capres, sementara di banyak survei, justru elektabilitas Ganjar yang di atas Prabowo. 

Hal ini, menurut Zaenal akan menjadikan negoisasi berjalan sulit, karena seharusnya jika mengikuti teori cottail effect, maka calon dengan elektabilitas tertinggi, seharusnya yang menjadi capres. 

"Itu juga yang dilakukan Jokowi di 2014 dan
2019, di mana dua wakilnya kala itu justru lebih senior. Terbukti Jokowi menang mengikuti teori tersebut," katanya.

Bagi Zaenal, pencocokan yang dilakukan Hashim sepertinya sedang membangun tren baru berupa anti teori atau langkah yang anti mainstream. 
 
"Sah-sah saja, namun di banyak kasus, pendekatan seperti itu cenderung akan gagal. Pasalnya dalam pemilu langsung, ketokohan menjadi keniscayaan, dan elektabilitas terkadang memang meminggirkan pengalaman, bahkan senioritas," ungkap Zaenal.

"Tetapi inilah kenyataannya, fun fact-nya demokrasi, barangkali tidak ideal, namun so far dianggap better than other systems. Oleh karenanya, bila ingin berpasangan dengan Ganjar dan menang (dalam posisi hari ini), Prabowo memang harus legowo menjadi cawapres," imbuhnya.

Opsi lainnya, lanjut Zaenal, Prabowo tetap menjadi capres dengan menggandeng nama lain di luar Ganjar. Menurut dia, sosok di luar Ganjar harus tokoh yang elektabilitasnya sebagai cawapres mumpuni. 

Beberapa nama yang bisa dipertimbangkan antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Dalam konteks hari ini, kata Zaenal, nama RK lebih masuk akal, karena lebih mudah diterima PKB yang sudah lama menjadi teman koalisi. Sementara Khofifah cenderung akan ditolak oleh Cak Imin cs, karena sejarah di masa lalu.

Lalu bagaimana dengan PKB yang tetap bertahan bahwa Cak Imin harus Cawapres untuk Prabowo? Zaenal mengatakan, hal tersebut merupakan tuntutan yang biasa saja, karena partai mana pun pasti ingin ketua umumnya menjadi capres atau cawapres. 

"Namun para politisi itu pada akhirnya cenderung akan bersikap realistis, yang terpenting the end result-nya menang, atau ikut gerbong pemenang. Tidak realistis kalau politisi bertahan dengan satu posisi yang sudah tahu di posisi itu mereka akan kalah," tandas Zaenal.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda mengatakan wacana yang dilontarkan Hashim Djojohadikusumo terkait opsi menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo belum dikomunikasikan dengan pihaknya. Huda memastikan bahwa ihwal capres dan cawapres merupakan kewenangan Prabowo dan atau Cak Imin.

"Belum dikomunikasiin sama PKB," kata Saiful Huda, Selasa (13/3). 

Huda menegaskan, pihaknya menghormati keinginan adik kandung Prabowo Subianto itu. Hanya saja, perihal capres-cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) harus dikembalikan pada keputusan koalisi yakni diserahkan kepada Prabowo dan Cak Imin. 

"Jadi, opsi skenario Pak Hashim kita hormati, kita hargai, dan belum keluar dari skenario sejak dari awal. Karena Pak Hashim menegaskan Pak Prabowo sebagai capres syaratnya. Terkait dengan posisi usulan Ganjar, tetap harus mutlak persetujuan dari Cak Imin," pungkasnya.