logo alinea.id logo alinea.id

ICMI: Tak perlu buru-buru rekonsiliasi usai pemilu

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie menilai, upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.

Achmad Al Fiqri Fadli Mubarok
Achmad Al Fiqri | Fadli Mubarok Sabtu, 06 Jul 2019 03:04 WIB
ICMI: Tak perlu buru-buru rekonsiliasi usai pemilu

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai, upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak perlu dilangsukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, kedua belah pihak sudah dapat menerima hasil pemilihan umum (Pemilu) dan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya rasa untuk rekonsiliasi itu alamiah saja. Ide rekonsiliasi itu baik, tapi enggak usah dipaksakan. Kalau dia buru-buru orang yang kecewa misalnya sesudah keputusan MK masih ada ibu-ibu menangis di depan foto, itu kan mendalam sekali, dan itu harus kita hargai, kita hormati juga. Jadi kalau misalnya Prabowo terlalu cepat ketemu, itu kan mungkin menyakitkan bagi ibu itu," kata Jimly, usai acara bertajuk "Silaturahmi Untuk Bangsa," di Hotel Westin, Jalan HR. Rasuna Said, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Untuk itu, Jimly mengajak pada seluruh masyarakat untuk dapat memikirkan persatuan dan kepentingan bangsa Indonesia. Terkhusus, dia memberi pesan untuk para cendekiawan muslim agar tidak larut dalam perseturuan konflik pasca gelaran Pilpres 2019.

Menurut Jimly, peran cendekiawan itu harus dapat menenangkan masyarakat, dan meredam potensi konflik. "Jangan ikut menang-menangan, jangan ikut memaki di dalam konflik. Nah, ini kita harus arahkan energi bangsa itu ke arah yang bersinergi, tetapi tidak perlu seragam," tutur Jimly.

Bagi Jimly, jauh lebih penting jika masyarakat indonesia dapat mengelola perbedaan pascagelaran Pilpres 2019 sampai lima tahun ke depan. Sebab, menurutnya, tantangan terbesar bangsa Indonesia itu ialah potensi konflik.

Dia berharap agar elite politik dan masyarakat dapat saling memaafkan usai pemilu. Terlebih suasana setelah Hari Raya Idul Fitri, ketegangan yang terjadi harus dapat menjadi pelajaran bagi bangsa.

"Kita sekali lagi harus bersyukur kepada Allah. Dalam kesempatam Idul Fitri ada kegiatan bersilahturahim, tahun sekarang kan kita baru selesai mengakhiri masa pemilu yang bersejarah karena pemilihannya serentak. Pertama dalam sejarah, kedua tingkat ketegangannya paling mengasyikan. Insya Allah ini dapat mendewasakan bangsa kita," kata dia.

Sponsored

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, kubu yang kalah alangkah lebih bijak dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Memelihara kekecewaan bagi pihak yang kalah dinilai dapat berdampak buruk kepada masyarakat.

Sebaliknya, untuk pihak yang menang tak perlu mengekspresikan kemenangan secara berlebihan. Dia menyarankan agar pemenang pemilu dapat merealisasikan janji-janji politik dalam bentuk kerja nyata.

Untuk diketahui, ICMI menggelar acara halal bihalal di Hotel Westin. Acara ini banyak didatangi oleh para tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKS Sohibul Iman, Ketua ICMI sekaligus mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, dan Alwi Shihab.

Oposisi koalisi

Sementara itu, Jimly yang telah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta itu menyoroti arah koalisi partai saat ini. Menurutnya, jika partai oposisi menyusut ke pertahana membuat kehidupan politik Indonesia tidak sehat. Dia menyarankan agar proporsi partai oposisi tetap bertahan.

"Jadi biar lah dipelihara dua kelompok itu. Kedua kelompok itu sama mulianya. Jadi check and balances. Jadi ada kekuatan di pemerintahan, ada kekuatan yang pengimbang begitu lah kira-kira," ujar Jimly.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan ke depan perlu adanya keseimbangan. Oleh sebab itu, Jimly berharap Prabowo Subianto-Sandiga Uno beserta pendukungnnya tetap berada di barisan oposisi.

Ditegaskan Jimly, sejatinya keseimbangan yang baik sangat diperlukan dalam sebuah negara. Jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, ia khawatir sistem pemerintahan menjadi tidak terkontrol. Hal tersebut sangat berbahaya.

"Saya selalu mengutip Surat Al-Baqarah ayat 51 dan Surat Al Hajj ayat 40. Itu salah satu ayat yang perlu kita renungkan. Bukan hanya dalam pengertian teknis check and balances, tapi Allah mengatakan jikalau tidak ada dua golongan yang saling mengontrol dan mengendalikan pertama bumi ini akan hancur, semua rumah ibadah akan hancur jika tidak ada keseimbangan," kata Jimly.

Selain hal tersebut, Jimly juga berharap semua elite politik, baik itu pemerintah maupun oposisi dapat terus merawat perbedaan pendapat yang ada di kalangan masyarakat. Pasalnya masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri telah terbelah. Sebanyak 85 juta orang menginginkan Jokowi terus menjadi presiden dan 75 juta mengingkan perubahan.

Jumlah tersebut diterangkan Jimly sangatlah banyak. Bahkan melebihi penduduk negara Brunei Darusalam, Singapura, dan Malaysia. Ia menegaskan kepada para elite politik dan elemen-elemen lembaga kemasyarakatan untuk tidak memprovokasi.

Dijelaskan Jimly, lebih baik para elite politik beserta lembaga, beserta cendekiawan memberikan pelajaran agar masyarakat tidak memiliki pikiran pendek.

"Suasana pascaketegangan politik ini mari kita isi dengan cara berfikir baru. Janganlah semua orang dipaksa untuk berfikir jangka pendek. Bahaya kita saling caci maki, saling menilai satu dengan yang lain dengan kaca mata jangka pendek semua," kata dia.

Para elite politik, lembaga masyarakat, dan cendekiwan hari bisa mengajak masyarakat untuk segera kembali berfikir panjang. Persaiangan Pemilu 2019 harus segera dilupakan dan lebih baik memikirkan bagaimana Indonesia ke depan.