ICW minta masyarakat perhatikan rekam jejak caleg

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengimbau masyarakat untuk turut memerhatikan pemilihan calon legislatif (pileg). Sebab, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan publik lima tahun ke depan.

"Fokus kita pada pilpres (pemilihan presiden). Sebagian besar energi kita tercurahkan ke sana. Di pilpres kita mengenal istilah cebong dan kampret. Tetapi di pileg tidak mengenal istilah demikian. Secara tidak sadar masyarakat melihat pilpres lebih seksi daripada pileg," tutur Adnan dalam diskusi publik bertajuk Pilih yang Bersih, Cek Rekam Jejak di Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Atensi publik terlampau besar pada pilpres, sedangkan untuk pileg masih terlalu kecil. Padahal, pileg maupun pilpres sama pentingnya.

"Kalau melihat perkembangan terakhir, DPR RI misalnya, hampir semua masyarakat kecewa dengan kinerja Parlemen. Masalahnya sama dengan tahun sebelumnya, seperti sering absen," ujar Adnan.

Selain sering absen, anggota DPR sebelumnya juga telah meleset dalam menentukan target legislasi yang mereka tentukan sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan di kalangan DPR pun masih banyak. Terbukti dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adnan menyayangkan banyak anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi, padahal tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) mereka sangat vital, seperti seperti pembuatan peraturan perundang-undangan.

"Kasus korupsi DPR biasanya bermuara berujung pada isu budgeting, yang menyepakati rencana anggaran tertentu di proyek-proyek khusus," kata Adnan.

Oleh karena itu, masyarakat harus memilih caleg yang kredibel agar anggota DPR hanya berisi orang-orang yang bisa menjalankan fungsi legislatif dan tidak melakukan penyimpangan kekuasaan ketika menjabat.

Apalagi 90℅ caleg petahana maju kembali, maka masyarakat harap meninjau terlebih dahulu rekam jejaknya. "Panduan untuk memilih caleg bisa dengan membaca rekam jejak. 

"Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan aplikasi rekam jejak (RekamJejak.net). Di mana sekitar 250 caleg petahana masuk catatan kami," ujar Adnan.

Platform website dan aplikasi informasi bernama RekamJejak.net tersebut membuat isu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pernyataan politik, dan usulan kebijakan yang dicetuskan. Dari situ, masyarakat bisa memilih caleg berdasarkan pertimbangan rekam jejak.

Senada dengan Adnan, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, pertimbangan rekam jejak sangat penting dalam memilih caleg. Masyarakat bisa memilih caleg dengan kriteria dari pendekatan agama Islam. Misalnya, apakah caleg tersebut memiliki sifat shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas).

"Misalnya terkait LHKPN. Itu bisa menjadi acuan untuk memilih. Apakah caleg (petahana) tersebut tidak menyembunyikan apapun dan apakah telah melaksanakan kewajibannya melaporkan LHKPN," kata Agus.

Agus pun kembali membeberkan laporan LHKPN caleg petahana.

"Pada waktu saya di KPU, yang lapor LHKPN petahana baru 66%, berarti ada 34% yang belum melapor. Kalau menurut saya, LHKPN harus disampaikan dan tidak ditutupi. Jadi, LHKPN bisa menjadi salah satu indikasi mengenai kepercayaan terhadap caleg itu," kata Agus.