sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jalan berliku-liku para caleg baru

Rumitnya administrasi dan birokrasi dikeluhkan caleg baru yang akan bertarung dalam Pemilu 2024.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Minggu, 21 Mei 2023 06:16 WIB
Jalan berliku-liku para caleg baru

Jalan berliku mengarungi laut harus ditempuh Wahyu Risqi Setyawan dari Teluk Wondam, menuju Kota Manokwari, Papua Barat untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Teluk Wondama pada Pemilu 2024. Ia mengaku, menempuh perjalanan laut selama tujuh jam hanya untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Kami harus ke Manokwari yang jauh sekali,” ucap Wahyu kepada Alinea.id, Senin (15/5).

Kader Partai Golkar ini bercerita, bukan perkara gampang menjadi caleg di Teluk Wondama, yang masih banyak kekurangan dalam pelayanan publik. Misalnya, untuk mengakses surat keterangan bebas pidana, ia mesti ke pengadilan negeri di Manokwari.

Wahyu memilih jalur laut menggunakan kapal cepat dari Teluk Wondama ke Manokwari karena jalan darat belum memungkinkan untuk dilewati. “Jalur darat (bisa menghabiskan waktu) seharian penuh. Itu pun mesti pakai mobil khusus,” katanya.

Tak lupa membawa bundel, Wahyu rela bermalam di Manokwari hingga berhari-hari, hanya untuk mendapatkan selembar surat keterangan tak pernah berurusan dengan hukum dari Pengadilan Negeri Kota Manokwari.

“Kami harus antre karena Pengadilan Manokwari juga melayani warga kabupaten lain,” ucap Wahyu.

Administrasi dan birokrasi yang rumit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran bakal caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2024 pada 1 hingga 14 Mei 2023. Saat ini, Wahyu menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar Teluk Wondama. Sudah sejak lima tahun lalu ia berniat menjadi anggota legislatif DPRD Teluk Wondama. Ia tak ingin kehilangan kesempatan maju pada 2024, dengan alasan sudah memiliki modal sosal di wilayah itu.

Sponsored

Sejatinya, ia bukan warga Papua Barat. Pria berusia 32 tahun tersebut adalah seorang perantau dari Kebumen, Jawa Tengah.

“Tapi sejak 2016 (saya) bekerja di Papua Barat,” tuturnya.

Meski baru tujuh tahun tinggal di Teluk Wondama, tetapi Wahyu sudah melihat segudang persoalan di daerah itu. “Terutama mengenai pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Akan tetapi, menurutnya, bukan hanya persoalan administrasi dan birokrasi saja yang menyita tenaga dan pikiran. Wahyu mengaku, peluang menang menjadi anggota legislatif susah-susah gampang karena ia harus bertarung dengan sesama caleg Golkar yang merupakan warga lokal Papua Barat.

 Pawai rombongan kader PDI-P ke Kantor KPU, Jakarta untuk mengajukan bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2024, Kamis (11/5/2023)./Foto Alinea/Immanuel Christian

“Mereka diberikan nomor (urut pemilihan yang) cantik sebagai penghormatan juga kepada mereka,” katanya.

Ia tak bisa dengan mudah menentukan nomor urut dan daerah pemilihan (dapil) yang lebih potensial menang lantaran harus memprioritaskan nomor urut “cantik” dan dapil untuk caleg yang berasal dari Papua Barat.

"Karena kita juga harus mendahulukan agar suara Golkar naik,” kata Wahyu.

“Oleh karena itu, warga lokal yang sudah dikenal atau lebih bisa meraup suara ditempatkan di dapil yang potensial dengan nomor urut potensial.”

Sebagai informasi, jumlah penduduk Kabupaten Teluk Wondama berdasar data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022, di mana Wahyu akan bertarung demi mendapat kursi DPRD, sebanyak 45.030 jiwa.

Menurut koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Teluk Wondama, Berty Leleulya, seperti dikutip dari situs web Pemda Kabupaten Teluk Wondama, DAK2 dari Kemendagri menjadi acuan bagi KPU untuk menyusun dapil maupun alokasi kursi DPRD. Dengan jumlah penduduk Teluk Wondama sebanyak 45.030 jiwa atau di bawah 100.000 jiwa, kata Berty, maka jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama hanya diizinkan sebanyak 20 kursi.

Selanjutnya, dijelaskan Berty, berdasarkan jumlah penduduk, maka besar bilangan pembagi penduduk (BPP)—yang merupakan harga satu kursi DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pileg 2024—adalah 2.251 suara.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Buruh yang maju sebagai caleg DPR, Ilhamsyah juga dibuat pusing soal rumitnya birokrasi dan administrasi yang berbiaya mahal. Padahal, menurutnya, administrasi harus lebih murah dan birokrasi lebih mudah. Terlebih, persyaratan pendaftaran caleg yang diatur dalam Surat Pengumuman KPU Nomor 19/PL.01.4-PU/05/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 baru diterbitkan pada 24 April lalu.

“Mepet cuti Lebaran, sehingga kami hanya memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan segala syarat administrasi dengan birokrasi yang rumit,” ujarnya, Selasa (18/5).

Ilham berkata, pengurusan berkas pencalegan memakan waktu hingga 10 hari. Terutama untuk memperoleh SKCK dan surat keterangan tak pernah dipidana dari pengadilan, yang rumit dan antre.

“Padahal, semestinya dengan sudah e-KTP, tak perlu lagi fotokopi dan urus surat segala macam,” ucap Ilham.

“Seharusnya, catatan hukum dan sebagainya terekam di e-KTP.”

Ia juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, mencapai Rp1,4 juta, untuk mengurus diri bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. “Buruh kayak kita ini gajinya paling upah minimum provinsi (UMP). Harga Rp1,4 juta ya lumayan mahal buat kami,” kata dia.

Bagi Ilham, syarat administrasi yang serba konvensional sangat menyita waktu dan tenaga. Apalagi, dirinya belum pernah maju sebagai caleg.

"Problem administrasi dan birokrasi yang berantakan ini, menurut saya harus dibenahi," ucap Ilham.

Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Joedea Aris Theofilus pun merasakan kerumitan proses pencalegan. Bahkan, Joe—sapaan akrabnya—mengaku sudah merasakannya sejak menjalani serangkaian orientasi dari partai politiknya, sebelum menjadi caleg.

“Selain itu, kami diminta mencari anggota baru sebanyak 100 hingga 200 orang sebagai syarat lolos uji pencalegan,” ujar Joe, Minggu (14/5).

Ia maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta melalui dapil DKI Jakarta IV, yang meliputi Pulo Gadung, Matraman, dan Cakung. Ia pun dicecar banyak pertanyaan terkait pilihannya maju dari dapil DKI Jakarta IV.

“(Pertanyaan seputar) apakah mungkin menjanjikan kemenangan yang signifikan dan mampu menyumbang suara agar PSI lolos ambang batas parlemen 4%,” tuturnya.

Siasat dan masalah-masalah lain

Menurut Joe, kemewahan mendapat dapil potensial belum cukup menjanjikan lolos ke Kebon Sirih. Sebab, saat turun ke lapangan, ia menemui sejumlah warga yang menagih uang lantaran kadung terpapar politik uang dari caleg petahana.

"Dari dulu mereka memang sudah dicekoki (uang). Jadi ketika kami ke dapil, ada yang minta (uang)," ucap Joe.

Meski demikian, ia tak membantah, bertarung di Jakarta memerlukan uang yang besar. Namun, ia mengaku, sebagai caleg baru, dirinya belum memiliki cukup uang. Maka, pilihannya, ia mengandalkan kampanye melalui media sosial dan membangun kontrak politik berupa advokasi program terkait pelayanan dasar masyarakat.

Partai Buruh mengajukan bakal calon anggota DPR RI Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Pengajuan dilakukan Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli didampingi Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, serta Ketua Majelis Rakyat Sonny Puji Sasono./Foto kpu.go.id

“(Misalnya) memperjuangkan BPJS (Kesehatan) ke masyarakat dan mendorong program prakerja 2.0,” kata dia.

Joe mengatakan, memang cukup beliku bertarung di pemilihan legislatif di DKI Jakarta. Apalagi beberapa titik dikuasai caleg lama yang sudah menghuni Kebon Sirih.

“Tetapi saya punya jaringan yang bisa diupayakan membantu menaikkan suara,” ujarnya.

Sementara itu, Ilham yang aktif di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengatakan, dirinya bakal bertarung di dapil “neraka”, langganan nama-nama beken penghuni parlemen. Ilham maju sebagai caleg DPR dari Dapil DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"(Nama-nama anggota DPR) seperti Effendi Simbolon (kader PDI-P yang menjadi anggota DPR sejak 2004) dan Charles Honoris (kader PDI-P yang menjadi anggota DPR sejak 2014)," kata Ilham.

Namun, ia yakin bakal bisa bertarung memperebutkan suara dengan caleg- celeg lama karena merasa sudah punya banyak dukungan dari kalangan buruh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ilham pun punya keistimewaan karena memiliki wewenang menentukan nomor urut sendiri untuk bertarung. Dengan segala modal itu, ia yakin bisa dapat suara dan lolos ke Senayan.

"Jadi, karena saya kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, dari partai memberikan saya kesempatan untuk bertarung dengan nomor urut satu. Ini juga langkah rasional untuk memenangi partai," ucap Ilham.

Di sisi lain, Ilham mengaku agak risau dengan politik uang yang ditebar caleg lama. Sedari awal ia enggan bersaing membeli suara dari pemilih karena sudah dipastikan akan kalah.

"Saya hanya akan tawarkan kontrak politik berupa program. Kalau saya enggak kepilih ya sudah mau diapain lagi," ucap Ilham.

Terlepas dari itu, Ilham menuturkan, seluruh kader Partai Buruh sedang berupaya mengoptimalkan dukungan dari 30 dapil potensial di 16 provinsi untuk lolos ambang batas parlemen 4%. Enam belas provinsi tersebut, ujar Ilham, merupakan daerah industri dan kantong-kantong buruh.

"Dari hitungan, kami sudah menentukan sekitar 30 kursi DPR untuk 4% atau kurang lebih sekitar sampai 7 juta pemilih,” kata Ilham.

Sedangkan Wahyu bersiasat membuka peluang kemenangan dengan cara mencalonkan diri di dapil perkotaan, menggunakan nomor urut terakhir. "Itu saya lakukan agar tetap berpeluang menang dan raihan suara kami dari caleg asli Papua Barat ikut naik," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, siasat menggunakan nomor urut terakhir bakal lebih diingat pemilih, selain nomor urut pertama. “Jadi, metode kampanye yang saya lakukan, pokoknya pilih Golkar nomor urut terakhir. Hal itu lebih mudah,” ujarnya.

"Apalagi untuk pemilih Golkar yang tua, yang banyak tidak bisa baca tulis.”

Berbekal biaya kampanye sebesar Rp500 juta, ia yakin bisa meraup suara untuk menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Apalagi bila ia berhasil mengamankan 10 pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di dapilnya, yang berjumlah 50 TPS.

"Kalau 10 dikali 50 TPS, jadinya sekitar 500 orang. Itu sudah cukup besar," ujar Wahyu.

Berita Lainnya
×
tekid