sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kebijakan asimilasi napi digugat, DPR: Memang menimbulkan keresahan

Langkah Kemenkumham itu dianggap tanpa didasari pertimbangan dan seleksi ketat.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Senin, 27 Apr 2020 13:10 WIB
Kebijakan asimilasi napi digugat, DPR: Memang menimbulkan keresahan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mengapresiasi sikap tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menggugat kebijakan asimilasi dan integrasi 30.000-an narapidana dan anak di tengah pandemi coronavirus anyar (Covid-19). Sebab, langkah pemerintah itu menimbulkan keresahan masyarakat.

"Saya menghargai langkah hukum yang dilakukan beberapa LSM, mengajukan gugatan atas kebijakan asimilasi kepada para narapidana, yang memang menimbulkan keresahan dan melakukan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat," katanya saat dihubungi, Senin (27/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpandangan, kebijakan tersebut tanpa didasari pertimbangan dan seleksi ketat sejak awal. Baginya, cenderung berdampak ke arah transaksional belaka.

Dirinya pun meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengoreksi kebijakan itu dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan di tengah gejolak ekonomi seperti sekarang.

Sponsored

"Karenanya, gugatan tersebut patut dihargai dan dihormati sebagai hak warga masyarakat manakala merasa dirugikan dari kebijakan tersebut," tegas dia.

Yayasan Mega Bintang, Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen (MAKI), serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H) menggugat kebijakan asimilasi-integrasi napi ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (23/4). Pertimbangannya, sebagian eks warga binaan yang dibebaskan kembali berulah dan meresahkan publik.

Berita Lainnya