KSP sebut kasus Lukas Enembe murni hukum bukan bermotif politik

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay menegaskan, kasus Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum dan tidak ada kaitannya dengan hal lain termasuk masalah politik. Hal itu disampaikan Theo merespons pernyatan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebutkan adanya utusan Presiden Jokowi bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. 

"Ini bukan bukan keputusan politik, tetapi ini murni hukum. Karena ini kan kasus yang sudah lama dilaporkan ke penegak hukum, sudah dilaporkan ke KPK sejak Tahun 2020, yang melapor PPATK karena dia mengawasi lalu lintas perbankan, transaksi keuangan," ujar Theo kepada wartawan, Senin (26/9).

Theo meminta semua pihak membatasi pembahasan kasus Lukas Enembe pada ranah hukum dan tidak dibawa ke ranah politik. Menurut dia, jika dibawa ke ranah politik, maka bisa membuat masyarakat salah persepsi.

"Jangan diperluas ke ranah politik seperti yang dilakukan beberapa pihak. Karena pertama, tidak terkait tipikornya. Kedua nanti menimbulkan salah paham persepsi di masyarakat yang kemudian menambah masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah lama," katanya.

Selain itu, kata Theo, politisasi kasus tersebut akan merugikan tersangka karena pembelaannya tidak akan maksimal.

"Kalau ada yang ingin membela tersangka, sebaiknya pembelaan dilakukan dalam batas-batas hukum, jangan diperluas ke ranah politik. Yang kasihan tersangka juga, tidak optimal pembelaannya kalau semuanya dibawa ke ranah politik. Sebaiknya fokus saja," ujar Theo.

Lebih lanjut, Theo menegaskan, tidak ada utusan Jokowi yang bertemu Lukas Enembe sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Apalagi, kata dia, diframing seolah-olah penetapan tersangka Lukas Enembe karena dia menolak kemauan Jokowi dalam pengisian jabatan Wagub Papua yang kosong.

"Tidak ada kaitan masalah korupsi ini dengan yang lain-lain. Ini murni karena bekerjanya sistem perbankan yang terdeteksi oleh PPATK terkait transaksi mencurigakan," ucap Theo.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rp1 miliar yang menjeratnya merupakan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Menurut Lukas, apa yang dihadapinya ini sebagai kriminalisasi bermotif politis.

"Motifnya politis. Mereka ingin menyingkirkan saya dari jabatan gubernur. Mereka ingin jatuhkan Demokrat di Papua. Mereka beranggapan, selama saya masih menjadi gubernur, mereka sulit mengalahkan Partai Demokrat di Papua. Ini Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang ingin menyingkirkan Partai Demokrat di Papua," ujar Lukas Enembe pada Jumat (23/9) lalu kepada media setempat.

Lukas diketahui kembali menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua untuk periode kepengurusan 2022-2027. Dia mengungkapkan, keinginan PDIP untuk menyingkirkan dirinya dijalankan oleh jenderal-jenderal purnawirawan polisi. 

Enembe menyebut, nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan (BG) dan Paulus Waterpauw (PW) sebagai orang-orang di balik apa yang dihadapinya saat ini.

"Tahun 2017 mereka (TK dan BG) membawa saya lalu meminta saya menerima PW sebagai pasangan saya untuk maju sebagai gubernur Papua. Saya menolak karena saya sudah memutuskan maju bersama Clemen Tinal almarhum," ujar Enembe.

Dia mengaku, yang sama terjadi lagi pada 2021. Bedanya, pada 2021, Tito datang seorang menteri untuk mengajukan nama Paulus sebagai pengganti almarhum Clemen Tinal yang meninggal dunia. 

Saat itu, Enembe mengatakan, dirinya menanggapi pengajuan nama tersebut dengan mengatakan keputusan berkaitan dengan calon pengganti Clemen Tinal sebagai wakil gubernur sudah diserahkan kepada koalisi partai pendukung Lukas Enembe dan Clemen Tinal saat maju sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur.

"Jadi apa yang saya hadapi saat ini saya sebut sebagai kriminalisasi karena sudah ada upaya-upaya sebelumnya untuk mengkriminalisasi saya oleh orang-orang yang sama untuk kepentingan PDIP," ujar Enembe.