Pergerakan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang semakin aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah dinilai berpotensi mengubah kalkulasi elite dan partai politik menuju Pilpres 2029. Di tengah berubahnya desain kontestasi setelah penghapusan presidential threshold, figur dengan pengaruh elektoral kuat seperti Jokowi dipandang tetap menjadi variabel penting dalam penyusunan strategi politik nasional.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan aktivitas Jokowi tidak dapat dibaca sebagai agenda biasa. Menurutnya, setiap kunjungan dan komunikasi politik yang dilakukan Jokowi akan selalu ditafsirkan sebagai sinyal oleh elite partai, terutama dalam membaca arah koalisi dan peluang figur menuju 2029.
“Pergerakan Jokowi akan dibaca sebagai kode politik oleh seluruh elite. Terlepas dari apa pun agendanya, pengaruh politik Jokowi masih menjadi variabel penting dalam kalkulasi menuju 2029,” ujar Arifki.
Arifki menilai, jika pengaruh politik Jokowi tetap terjaga, maka posisi tawar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai skenario Pilpres 2029 juga berpotensi ikut menguat. Dalam konteks tersebut, manuver Jokowi dapat berdampak langsung terhadap peta pencalonan, konfigurasi koalisi, hingga strategi partai-partai besar.
Menurutnya, kondisi ini membuat sejumlah figur nasional perlu mulai mengambil momentum lebih awal. Nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Zulkifli Hasan atau Zulhas, hingga tokoh nasional lainnya dinilai harus segera membangun persepsi publik agar tidak tertinggal dalam kompetisi politik menuju 2029.
“AHY, Cak Imin, Zulhas, maupun tokoh nasional lainnya seharusnya mulai mengambil momentum. Dalam politik, siapa yang bergerak lebih awal biasanya memiliki peluang lebih besar untuk membangun persepsi publik,” katanya.
Arifki juga menilai wajar apabila PDI Perjuangan tidak terlalu nyaman melihat intensitas pergerakan Jokowi. Sebab, semakin kuat pengaruh politik Jokowi, semakin besar pula potensi perubahan kalkulasi koalisi dan daya tawar partai-partai politik, termasuk apabila PDI Perjuangan mengincar posisi strategis dalam skenario calon wakil presiden pada Pilpres 2029.
“Pergerakan Jokowi bukan hanya memperkuat posisi tawar Gibran, tetapi juga bisa menggeser keseimbangan politik. Itu sebabnya setiap partai akan membaca situasi ini dengan sangat serius,” jelasnya.
Ia menambahkan, dinamika tersebut juga mulai terasa di internal partai-partai koalisi pemerintahan. Meski secara formal masih berada dalam satu koalisi, kepentingan politik jangka panjang masing-masing partai mulai bergerak dengan arah dan target yang berbeda.
“Mereka memang masih berada dalam satu koalisi, tetapi kepentingan politik menuju 2029 mulai berjalan masing-masing. Ibarat tidur dalam satu ranjang, tetapi mimpinya sudah berbeda-beda,” tuturnya.
Arifki menegaskan, politik selalu berkaitan dengan momentum, persepsi, dan posisi tawar. Ketika satu aktor politik bergerak dan pengaruhnya meningkat, aktor lain akan menyesuaikan strategi agar tidak kehilangan ruang dalam peta kontestasi nasional.
“Karena itu, publik akan semakin sering melihat manuver para ketua umum partai dan tokoh nasional sebagai bagian dari konsolidasi menuju Pilpres 2029,” pungkas Arifki.
