Menguji kesaktian janji tiga kartu baru Jokowi

Pada 24 Februari 2019, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan tiga kartu baru saat pidato politik bertajuk “Optimis Indonesia Maju” pada Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, Jokowi kembali memperkenalkan kartu-kartu “ajaibnya” saat menghadiri acara Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama ratusan generasi milenial di salah satu warung kopi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3).

Tiga kartu baru tersebut kemudian dipamerkan lagi di depan masyarakat di acara makan bakso bersama “Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu” di Cikarang, Bekasi, Minggu (3/3). Tiga kartu baru tersebut, antara lain Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.

Tak efektif

Direktur Penelitian dari Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, tiga kartu anyar yang akan dikeluarkan pemerintah tak efektif.

Manfaat tiga kartu baru tersebut, menurut Piter, sudah ada dalam kartu-kartu yang dikeluarkan sebelumnya. Tiga kartu yang sudah ada, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) itu, kata dia, yang harus dioptimalkan.

“Jangan bikin kartu baru terus, nanti yang lama dilupakan,” kata Piter saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (4/3).

Piter mengatakan, kebijakan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu tidak konsisten. Lantaran Indonesia sudah membangun banyak sekolah berbasis kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK).

“Orang enggak harus kuliah, karena kuliah itu kan pilihan,” ujar Piter.

Lebih lanjut, Piter mencontohkan pemerintah Singapura yang menggratiskan pendidikan hanya sampai tingkat SMA.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah bertujuan memuluskan anak-anak yang sudah lulus SMA/SMK atau sederajat bisa meneruskan studi ke tingkat perguruan tinggi.

Senada dengan Piter, anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid mengatakan kuliah merupakan kebutuhan sekunder. Menurut Lais, pemerintah perlu fokus pada pemenuhan hak pendidikan dasar dahulu.

“Dari yang sudah-sudah, banyak masalah ditambah lagi tak efektif. Itu saja yang dibenahi dulu,” kata Lais ketika dihubungi, Senin (4/3).