logo alinea.id logo alinea.id

MUI dukung perluasan pasal zina dalam RUU KUHP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pasal perzinaan dalam RUU KUHP amat baik dalam konteks moralitas dan agama.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Sabtu, 21 Sep 2019 17:42 WIB
MUI dukung perluasan pasal zina dalam RUU KUHP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan masyarakat tidak perlu mempersoalkan perluasan pasal zina dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP). Dalam RUU KUHP tersebut, pembahasan zina termaktub dalam pasal 484 ayat 1 huruf e.

Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengatakan, berdasarkan pasal tersebut, laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Menurut Ikhsan, pasal itu sejatinya amat baik dalam konteks moralitas dan agama. Pasal tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan budaya timur yang dianut Indonesia.

"Ini sudah sesuai kultur Indonesia. Perluasan pasal zina adalah nilai baru. Jadi kita memang harus menamankan nilai-nilai yang sesuai dengan moralitas bangsa ini," ujar Ikhsan di Jakarta, Sabtu (20/9).

Perluasan pasal perzinaan ini juga termasuk dalam usulan MUI dan keresahan kaum ibu untuk anak-anaknya. Oleh sebab, itu MUI tidak setuju jika pasal tersebut direvisi.

Ikhsan juga menuturkan perluasan pasal perzinaan ini dilakukan guna membunuh ajaran-ajaran barat yang di luar batas. Pasalnya, dalam KUHP lama, irisan antara paham kolonial atau barat dengan kultur Indonesia memandang perzinaan masih sangat berbeda. 

Dalam KUHP lama yang notabenenya ciptaan kolonial hanya membatasi perzinaan pada hubungan antara seseorang yang sudah berkeluarga dengan seseorang di luar keluarga mereka. Artinya, seperti perselingkuhan saja, dan itu tidak berlaku pada seseorang yang belum mememiliki hubungan suami istri.

"Makanya ada aturan kumpul kebo. Ini kita perluas agar generasi muda kita juga terjaga. Terbentuk moralitasnya sedari dini," kata dia.

Sponsored

Menurut Ikhsan, masyarakat harus bisa menilai pasal per pasal dalam RUU KUHP secara komprehensif. Selain itu, ia juga mendorong agar RUU KUHP harus dipandang secara integral agar tidak salah menafsirkannya.

Melindungi perempuan

Lebih jauh, Ikhsan juga menyoroti sikap masyarakat yang menolak pasal pengaturan keluar malam hari bagi perempuan. Ia mengatakan, sejatinya pasal tersebut untuk melindungi perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tapi saya tegaskan kita harus baca dengan komprehensif. Di Buku 1 RUU KUHP jelas hal ini tidak berlaku pada wanita yang keluar malam karena dia kerja. Misalnya artis dan sebagainya," ucap Ikhsan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan seharusnya DPR RI dan pemerintah tidak mengurusi 'kamar pribadi' sesorang. Bagi Asfinawati, masalah moralitas merupakan bagian yang sepele dalam RUU KUHP. 

Asfinawati tidak sependapat dengan Ikhsan. Menurut dia, dampak daripada perluasan pasal perzinaan akan berpotensi pada bias kelas.

Artinya, hanya masyarakat yang berada di ruang publik atau perkampungan saja yang berpotensi kuat untuk dihakimi karena terdapat aturan tentang wewenang kepala desa atau masyarakat setempat.

Hal ini kecil kemungkinan mengenai masyarakat yang melakukan hubungan perzinaan di ruang hampa. Sebab, hukum selalu tidak beroperasi di ruang hampa, misalnya di sebuah apartemen.

"Ya nanti tetap saja kalau begitu di apartemen lantai 30 akan lebih aman ketimbang perkampungan. Tetap akan timpang," ujar dia.

Melibatkan masyarakat

Di sisi lain, Asfinawati mengatakan, pihaknya berharap DPR dan pemerintah melakukan kajian serius terkait pasal-pasal RUU KUHP yang menuai kritis. Dalam hal ini, masyarakat dan para ahli hukum harus dilibatkan. Sebab, kata dia, masukan dari masyarakat sangat penting di negara demokrasi ini.

"Yang pertama, harus ada pengambilan suara dari seluruh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta atau di Jawa, tapi di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Asfinawati juga mengatakan penyusuan RUU KUHP harus dibuat dengan seksama agar tidak menuai banyak tafsiran.