NasDem setuju GBHN dihidupkan kembali

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sepakat amendemen terbatas konstitusi mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun demikian, Paloh tidak setuju jika Presiden dipilih kembali oleh MPR.

"Kami tidak menyentuh ke sana (Presiden dipilih MPR), karena sistem pemilu sudah sangat bagus. Kita masuk dalam hal-hal lain. Itu pun kita evaluasi," kata Bamsoet dalam konferensi pers di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (13/11).

Saat mengunjungi markas NasDem, Bamsoet ditemani tiga wakilnya, yakni Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Lestari Moerdijat. Bersama Paloh, mereka membahas wacana amendemen terbatas UUD 1945. 

Kunjungan MPR ke DPP NasDem merupakan kelanjutan dari safari ke partai-partai politik dan mantan presiden selama beberapa hari terakhir. Pimpinan MPR juga sempat menyambangi DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa (12/11) lalu. 

Dalam diskusi, kata Bamsoet, Paloh menyarankan perlunya amendemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Paloh, kata Bamoset, meminta MPR melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ingin diubah.

"Tapi kata Bang Surya, amendemen tidak boleh gampangan, harus betul-betul cermat. Kalau memang kita mau ubah, ubah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tidak boleh mengada-ngada," jelas politikus Golkar itu.

Selain mendorong amendemen, lanjut Bamsoet, Paloh juga mendorong adanya penguatan terhadap sistem presidensial. "Kalau memang kita akan amendemen, kembalikan semua kewenangan yang memang menjadi kewenangan presiden dalam sistem ini," kata Bamsoet.

Setelah melakukan safari ke mantan presiden dan partai-partai politik, Bamsoet mengatakan, ada lima wacana yang mengemuka, yakni amendemen menyeluruh, amendemen terbatas, penyempurnaan UUD, kembali ke UUD 1945 yang asli, dan tetap mempertahankan hasil amendemen yang berlaku saat ini.

Semua masukan dari petinggi partai politik dan mantan presiden itu akan dilemparkan ke publik sebagai diskursus. MPR, menurut Bamsoet, akan menampung masukan dari elemen masyarakat hingga tahun 2023.

"Jadi kita masih punya waktu panjang, masih punya golden time sampai 2023. Jika tidak ada usulan masuk, ya, kita pertahankan yang ada saat ini," ujar Bamsoet.