Bamsoet bingung Fraksi Golkar MPR persoalkan pernyataannya tentang PPHN
Bamsoet heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan pernyataannya tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah disepakati.
Fraksi PPP MPR dorong amandemen terbatas setelah Pemilu 2024
Amandemen terbatas tidak bertujuan mengembalikan mandataris MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Ikut jejak Nasdem, PPP sepakat amendemen UUD ditunda
PPP khawatir amendemen konstitusi justru membias terkait penundaan Pemilu 2024.
Amendemen UUD 1945 harus didasarkan kajian komprehensif
Berhentilah wacanakan topik-topik yang ujungnya menimbulkan polemik, kontroversi, dan upaya melanggengkan kekuasaan semata," bebernya.
Ketua MPR: Perpanjangan masa jabatan Presiden lebih banyak mudaratnya
Ketetapan masa jabatan Presiden selama dua periode sudah tepat.
Wacana jabatan Presiden 3 periode harus disudahi
Partai politik pendukung harus berani bersuara, jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik.
Akademikus: PPHN untuk pembangunan adalah delusional
Amandemen tidak perlu dilakukan mengingat banyak pelaksanaan UUD 1945 yang belum optimal.
Fadli Zon dan Benny K Harman menolak wacana amendemen UUD 1945
Apalagi terlalu banyak kepentingan yang berbeda dari beberapa lembaga negara.
Amandemen UUD 1945 dicurigai jadikan MPR lembaga tertinggi negara
"Saya melihat perubahan UUD dengan isu PPHN ini adalah pintu yang akan membuka ruang berbagai masalah," ucap Feri.
Pengamat: Jokowi tidak akan berani tolak amendemen UUD 1945
Ray meyakini PDIP dapat dengan leluasa melakuan negosiasi dengan Jokowi untuk menyetujui perubahan konstitusi kelima.
'Perang' PDIP lawan Jokowi dalam amandemen UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
PKS tolak masa jabatan presiden diperpanjang
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dinilai bertentangan dengan semangat reformasi.
PDI-P anggap penambahan masa jabatan presiden berbahaya
PDI-P tak akan mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden.
Fadli Zon: Usulan perpanjang masa jabatan presiden, wacana berbahaya
"Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara," kata dia.
MPR terima tiga wacana masa jabatan presiden
Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan, presiden dan wakil presiden maksimal menjabat dua periode atau sepuluh tahun.
Pilkada langsung bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila?
Musyawarah perwakilan diganti dengan banyak-banyakan suara, pertarungan kalah-menang, kuat-kuatan dengan pemilihan langsung pilkada.
F-Demokrat tolak amandemen UUD terkait mekanisme pilpres
Jangan karena ada anggapan tidak ada pemimpin yang potensial, lalu muncul wacana presiden dapat dipilih tiga periode.
NasDem setuju GBHN dihidupkan kembali
MPR akan menampung masukan dari publik terkait amendemen hingga 2023.
MPR sepakat kaji rencana amendemen konstitusi
MPR akan menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan perlu atau tidaknya amendemen terhadap konstitusi.
JK: Amendemen memungkinkan, asal tak ubah pembukaan UUD 1945
"Kalau ke depan kita mengubah sistem keuangan kita, sistem otonomi kita, bisa saja amendemen lagi."
PDIP: Amandemen terbatas upaya jadikan Indonesia pemimpin di pentas dunia
"...Agar Indonesia bisa bergerak maju, terencana, dan bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa.”
