sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Amandemen Hari Ini

Amandemen

Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.

KPK berpeluang 'nongol' di konstitusi

MPR masih terus mengumpulkan aspirasi dari masyarakat terkait rencana amendemen konstitusi.

Senin, 09 Des 2019 15:38 WIB
KPK berpeluang 'nongol' di konstitusi

'Perang' PDIP lawan Jokowi dalam amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sabtu, 07 Des 2019 07:47 WIB
'Perang' PDIP lawan Jokowi dalam amandemen UUD 1945

GBHN dinilai penting untuk sinergisme pembangunan negara

Selama ini pembangunan pusat dan daerah dinilai tidak berlangsung selaras.

Sabtu, 30 Nov 2019 15:36 WIB
GBHN dinilai penting untuk sinergisme pembangunan negara

PKS tolak masa jabatan presiden diperpanjang

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. 

Selasa, 26 Nov 2019 21:49 WIB
PKS tolak masa jabatan presiden diperpanjang

Fadli Zon: Usulan perpanjang masa jabatan presiden, wacana berbahaya

"Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara," kata dia.

Sabtu, 23 Nov 2019 22:00 WIB
Fadli Zon: Usulan perpanjang masa jabatan presiden, wacana berbahaya

Penambahan masa jabatan presiden hanya sebatas wacana

Partai Demokrat akan tetap mempertahankan masa jabatan presiden, yakni dua kali menjabat. Dengan masing-masing satu kali dalam lima tahun. 

Jumat, 22 Nov 2019 16:12 WIB
Penambahan masa jabatan presiden hanya sebatas wacana

Golkar di tangan Bamsoet dinilai kencang suarakan amandemen UUD 1945

Sedangkan Airlangga Hartarto, kata dia, potensi menggulirkan wacana amandemen sedikit melemah.

Kamis, 21 Nov 2019 18:01 WIB
Golkar di tangan Bamsoet dinilai kencang suarakan amandemen UUD 1945

Radikalisme ancaman bagi NKRI dan Pancasila

Saat ideologi dipahami sebagai tata nilai kebenaran yang dianut, maka semua ideologi akan membawa penganutnya pada sikap hidup mendasar.

Jumat, 15 Nov 2019 22:19 WIB
Radikalisme ancaman bagi NKRI dan Pancasila

NasDem setuju GBHN dihidupkan kembali

MPR akan menampung masukan dari publik terkait amendemen hingga 2023.

Rabu, 13 Nov 2019 17:07 WIB
NasDem setuju GBHN dihidupkan kembali

SBY dukung hidupkan GBHN dalam amandemen UUD 1945

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungannya terkait wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kamis, 17 Okt 2019 07:07 WIB
SBY dukung hidupkan GBHN dalam amandemen UUD 1945

Jokowi minta MPR kaji ulang rencana menghidupkan kembali GBHN

MPR akan mengumpulkan aspirasi publik terlebih dahulu sebelum membahas amendemen.

Rabu, 16 Okt 2019 16:54 WIB
Jokowi minta MPR kaji ulang rencana menghidupkan kembali GBHN

Usai bertemu Surya Paloh, Prabowo sepakat amandemen UUD 1945

Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto menyepakati amandemen Undang-Undang Dasar  (UUD) 1945 dilakukan secara meneyeluruh.

Senin, 14 Okt 2019 13:23 WIB
Usai bertemu Surya Paloh, Prabowo sepakat amandemen UUD 1945

Gerindra: Amandemen UUD 1945 bukan untuk kembalikan pilpres ke MPR

Amandemen UUD 45 juga tidak akan mengubah masa jabatan kepala negara. Termasuk menambah masa jabatan DPR.

Sabtu, 12 Okt 2019 17:52 WIB
Gerindra: Amandemen UUD 1945 bukan untuk kembalikan pilpres ke MPR

MPR sepakat kaji rencana amendemen konstitusi

MPR akan menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan perlu atau tidaknya amendemen terhadap konstitusi. 

Rabu, 09 Okt 2019 17:38 WIB
MPR sepakat kaji rencana amendemen konstitusi

Soal GBHN, Formappi: Parpol berbaju MPR bisa dikte Presiden

GBHN potensial menjadi sarana kontrol MPR terhadap Presiden jika dihidupkan kembali.

Selasa, 08 Okt 2019 17:16 WIB
Soal GBHN, Formappi: Parpol berbaju MPR bisa dikte Presiden

PKB tegaskan masa jabatan presiden hanya dua periode

PKB mengingatkan kalau amendemen UUD 1945 adalah panduan program pemerintah.

Selasa, 08 Okt 2019 13:32 WIB
PKB tegaskan masa jabatan presiden hanya dua periode

PDI-P: Tak ada sanksi bagi Jokowi jika lalai ikuti GBHN

Basarah menegaskan tidak ada upaya untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Rabu, 04 Sep 2019 22:16 WIB
PDI-P: Tak ada sanksi bagi Jokowi jika lalai ikuti GBHN

GBHN jangan jadi alat kebiri hak rakyat

Wacana menghidupkan kembali GBHN dikhawatirkan jadi kedok mengembalikan MPR jadi lembaga tertinggi negara.

Rabu, 04 Sep 2019 20:56 WIB
GBHN jangan jadi alat kebiri hak rakyat

Penambahan pimpinan MPR diibaratkan politik jatah preman

Penambahan kursi pimpinan MPR dinilai hanya upaya bagi-bagi kue kekuasaan di DPR.

Rabu, 21 Agst 2019 20:06 WIB
Penambahan pimpinan MPR diibaratkan politik jatah preman

JK: Amendemen memungkinkan, asal tak ubah pembukaan UUD 1945

"Kalau ke depan kita mengubah sistem keuangan kita, sistem otonomi kita, bisa saja amendemen lagi."

Minggu, 18 Agst 2019 20:40 WIB
JK: Amendemen memungkinkan, asal tak ubah pembukaan UUD 1945

Zulkifli rekomendasikan amendemen ke Pimpinan MPR baru

"Rekomendasi yang diajukan oleh MPR masa jabatan 2014-2019 dilengkapi dengan kajian yang mendalam."

Minggu, 18 Agst 2019 13:56 WIB
Zulkifli rekomendasikan amendemen ke Pimpinan MPR baru

GBHN potensial rusak sistem presidensial 

Upaya menghidupkan kembali GBHN melawan arah jarum jam sejarah.

Rabu, 14 Agst 2019 20:12 WIB
GBHN potensial rusak sistem presidensial 

Mengembalikan sistem sendiri dalam ketatanegaraan

Gagasan PDIP mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan mengesahkan GBHN harus menjadi kesadaran seluruh anak bangsa.

Rabu, 14 Agst 2019 17:35 WIB
Mengembalikan sistem sendiri dalam ketatanegaraan

PDIP: Amandemen terbatas upaya jadikan Indonesia pemimpin di pentas dunia

"...Agar Indonesia bisa bergerak maju, terencana, dan bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa.”

Rabu, 14 Agst 2019 12:05 WIB
PDIP: Amandemen terbatas upaya jadikan Indonesia pemimpin di pentas dunia

Soal polemik GBHN, JK: Apa rakyat setuju diambil lagi haknya?

JK khawatir wacana menghidupkan kembali GBHN melenceng menjadi upaya mengembalikan kewenangan MPR memilih presiden.

Selasa, 13 Agst 2019 16:56 WIB
Soal polemik GBHN, JK: Apa rakyat setuju diambil lagi haknya?
Selanjutnya