DPD 'hidup segan mati tak mau': Sudah saatnya bubar?
Anggota DPD RI terbelah. Ada yang ingin lembaga tersebut dilebur ke DPR. Ada pula yang ingin DPD tetap berdiri sendiri.
Wakil Ketua DPD: Mengubah konstitusi adalah hal wajar
Menurut Sultan, wacana mengubah konstitusi sebagai hal yang konstitusional dan lumrah dalam demokrasi Indonesia.
Soal tunda Pemilu 2024, Wiranto: Wacana boleh, tidak ada yang larang!
Wiranto menegaskan, seharusnya tak perlu meributkan suatu hal yang sifatnya masih sebatas wacana.
Jokowi larang menteri bicara isu tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan
Menurut Jokowi, para menteri harus sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati.
Amendemen UUD jadi tabu karena ditunggangi kepentingan rezim
Isu amendemen sebenarnya bukan lagi didesain untuk penundaan Pemilu 2024.
Penumpang gelap di wacana amendemen UUD, siapa saja?
Mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan periode.
Saiful Mujani: Harus ada alasan yang kuat amandemen konsitusi
Menurutnya, tidak ada kegentingan yang berarti yang mengharuskan Indonesia melakukan amandemen.
Pakar: UUD 1945 tak bisa diubah untuk kepentingan jabatan Jokowi
Periode jabatan presiden bisa diperpanjang hanya setelah Jokowi tak berkuasa lagi.
Rekomendasi Yusril tunda Pemilu 2024 dinilai sulit ditempuh
Menurutnya, tidak semua partai politik sepakat dengan usulan melakukan amandemen UUD 1945.
Usulan tunda Pemilu 2024 dinilai untuk tujuan amendemen UUD 1945
Ada beberapa alasan kenapa Pemilu 2024 ditunda, salah satunya terkait kepuasan kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi.
Rocky Gerung: Logika MPR soal amendemen terbalik
Wacana amendemen harus tumbuh dari publik, bukan dari MPR.
Kata Refly Harun ketika MPR dan kelompok tertentu ingin 'menginstal' PPHN
Wacana amandemen UUD 1945 yang bertujuan agar MPR tetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara tuai kritik.
NasDem beber 3 alasan amandemen belum mendesak
Tanpa pelibatan publik, wacana amandemen konstitusi hanya gagasan elite.
Amandemen UUD 1945 dicurigai jadikan MPR lembaga tertinggi negara
"Saya melihat perubahan UUD dengan isu PPHN ini adalah pintu yang akan membuka ruang berbagai masalah," ucap Feri.
KPK berpeluang 'nongol' di konstitusi
MPR masih terus mengumpulkan aspirasi dari masyarakat terkait rencana amendemen konstitusi.
'Perang' PDIP lawan Jokowi dalam amandemen UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
GBHN dinilai penting untuk sinergisme pembangunan negara
Selama ini pembangunan pusat dan daerah dinilai tidak berlangsung selaras.
PKS tolak masa jabatan presiden diperpanjang
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dinilai bertentangan dengan semangat reformasi.
Fadli Zon: Usulan perpanjang masa jabatan presiden, wacana berbahaya
"Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara," kata dia.
Penambahan masa jabatan presiden hanya sebatas wacana
Partai Demokrat akan tetap mempertahankan masa jabatan presiden, yakni dua kali menjabat. Dengan masing-masing satu kali dalam lima tahun.
Golkar di tangan Bamsoet dinilai kencang suarakan amandemen UUD 1945
Sedangkan Airlangga Hartarto, kata dia, potensi menggulirkan wacana amandemen sedikit melemah.
Radikalisme ancaman bagi NKRI dan Pancasila
Saat ideologi dipahami sebagai tata nilai kebenaran yang dianut, maka semua ideologi akan membawa penganutnya pada sikap hidup mendasar.
NasDem setuju GBHN dihidupkan kembali
MPR akan menampung masukan dari publik terkait amendemen hingga 2023.
SBY dukung hidupkan GBHN dalam amandemen UUD 1945
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungannya terkait wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara.
Jokowi minta MPR kaji ulang rencana menghidupkan kembali GBHN
MPR akan mengumpulkan aspirasi publik terlebih dahulu sebelum membahas amendemen.
