PDI Perjuangan tetap tak calonkan koruptor

Meski Mahkamah Agung memperbolehkan, PDI Perjuangan tetap tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan PDIP tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengijinkan mantan koruptor untuk bisa melanjutkan proses pencalegan. 

"Keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau pernah menjadi koruptor untuk menjadi Caleg dari PDI Perjuangan," kata Hasto melalui siaran pers yang diterima Alinea.id, Sabtu (15/9). 

Politisi PDI Perjuangan tersebut menghargai sikap komisioner KPU yang mengatakan takkan serta merta mencabut PKPU yang melarang ‎mantan napi korupsi menjadi Caleg. Namun, KPU meminta kepada Parpol agar memenuhi pakta integritas yang pernah ditandatangani oleh Parpol tersebut, dengan menarik Caleg yang berasal dari mantan napi korupsi dari daftar pencalegan. 

Bagi PDI Perjuangan, sambungnya, menjadi seorang pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, apalagi presiden dan wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat. 

“Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik," sebutnya. 

Dengan demikian, kata dia, untuk menjadi pemimpin nasional harus memiliki rekam jejak yang bersih mulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting.

“Seorang yang memiliki keterampilan di dalam poles-memoles perusahaan, pandai mencari peluang di tengah kesulitan, punya ketrampilan rekayasa finansial, tentu hasilnya berbeda dengan pemimpin yang berasal dari rakyat," sindirnya. 

Hasto menegaskan, prinsip itulah yang menjadi pegangan PDI Perjuangan. "Makanya sejak awal kami memastikan Caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg yang kami ajukan," tegasnya.