PDIP akui tetap butuh parpol lain di Pemilu 2024

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya sangat terbuka untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain di Pemilu 2024. Menurut Basarah, gotong royong yang menjadi prinsip PDIP sudah dipraktikan selama ini dalam setiap kali pemilu.

"Prinsipnya, sebagai partai yang menganut falsafah gotong royong, PDI Perjuangan dalam beberapa kali pemilu telah membentukan (koalisi). Di Pilpres 2004, Pilres 2009, pilpres 2014 kita selalu bekerja sama dengan kekuatan-kekuataan politik lain," ujar Basarah di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8).

Dia menegaskan, PDIP akan tetap menjalankan tradisi gotong royong dengan parpol lainnya.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, PDIP tidak mau terlalu dini membangun koalisi. Pasalnya, fokus PDIP saat ini ialah menuntaskan agenda bangsa, mulai dari urusan pandemi Covid-19 hingga pemulihan ekonomi sebagai dampaknya.

"Tetapi PDIP tidak mau terlalu prematur untuk menentukan formasi kerja sama gotong royong itu," katanya.

Basarah mengatakan, PDIP saat ini lebih suka utk menjalankan aktivitas-aktivitas partai politik yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Hal tersebut, menurunya, merupakan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri .

"Yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat itu lebih menjadi prioritas bagi PDIP, ketimbang mendahulukan agenda elite. Jadi, PDIP lebih dahulu memprioritaskan agenda rakyat. Karna pada prinsipnya, pemilu itu kan adalah mengambil simpati rakyat, mengambil dukungan rakyat, maka rakyatlah yang harus kita jadikan prioritas utama ntuk menjalin kerja sama atau gotong royong itu," ucap dia.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan, hampir mustahil PDIP bertarung dalam Pilpres 2024 sendirian. Menurut LSI, meski sudah memenuhi syarat pencalonan minimal 20%, PDIP mustahil tanpa mengandeng partai lain.

"Namun hampir mustahil pula PDIP menggandeng PKS karena alasan ideologis. Mustahil juga PDIP menggandeng Demokrat karena riwayat hubungan Megawati- SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata peneliti senior LSI Denny JA, Adrian Sopa dalam rilis survei, Senin (15/8).

Menurut Adrian, dalam perkembangan terakhir, kecil pula kemungkinan bagi PDIP menggandeng Partai Nasdem karena irama politik Megawati dan Surya Paloh tak sejalan.

"Dalam bulan-bulan terakhir masa pendaftaran, di bulan September 2023, sangat mungkin PDIP akhirnya mengajak Gerindra, atau PKB atau KIB untuk menyatukan kekuatan," ujar dia.

Sementara KIB sendiri, menurut Adrian, sangat mungkin menambah kekuatan tambahan partai lain. Sebab, dengan hanya tiga partai saja bagi KIB sangatlah riskan. Jika satu partai mengundurkan diri, itu akan membuat KIB tak lagi memenuhi syarat pencalonan capres- cawapres 20 persen.

"Bagi KIB, satu partai yang mungkin diajak adalah PKS atau Demokrat. Ini disebabkan karena PKS dan Demokrat tak memiliki bargaining kuat untuk meminta calon presiden," ucap dia.